TANJUNG SELOR – Target pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2026 diperkirakan tidak tercapai secara maksimal. Dari total 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), realisasinya diprediksi hanya berkisar 50 persen.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara dalam menyusun agenda legislasi tahun berikutnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supaat Hadianto, mengatakan, terdapat sejumlah persoalan teknis dan administratif yang memengaruhi proses penyelesaian Ranperda.
Salah satu kendala yang cukup menyita waktu adalah panjangnya tahapan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian teknis sehingga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Selain itu, kewajiban menindaklanjuti pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab, proses penyusunannya membutuhkan tahapan dan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Kita juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Penyusunan naskah akademik membutuhkan anggaran cukup besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas,” ungkapnya.
Supaat menyebutkan, pada 2026 terdapat 16 Ranperda yang masuk dalam Propemperda, masing-masing delapan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan delapan merupakan inisiatif DPRD.
Sejumlah regulasi strategis telah berhasil disahkan, di antaranya Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah.
Melihat berbagai kendala tersebut, Bapemperda DPRD Kaltara berencana melakukan penyesuaian jumlah Ranperda dalam Propemperda 2027.
Jika sebelumnya jumlah usulan cukup banyak, tahun depan target pembentukan regulasi akan dibuat lebih realistis, yakni sekitar 10 hingga 12 Ranperda.
Menurut Supaat, langkah tersebut bukan berarti mengurangi komitmen DPRD dalam menghasilkan produk hukum. Justru, penyesuaian diperlukan agar setiap Ranperda yang masuk dalam perencanaan dapat diselesaikan dan benar-benar memberikan manfaat.
“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita tidak perlu mengejar banyaknya daftar Perda, tetapi harus memastikan regulasi yang dibentuk memang dibutuhkan, aplikatif, dan selaras dengan RPJMD kepala daerah,” tegasnya.
Ia berharap perencanaan legislasi ke depan semakin terukur, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kaltara.
