Dari 30 Ribu Lebih Jadi 13 Ribu Peserta, Pembiayaan PBI Kaltara Terpangkas

TARAKAN – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah mulai berdampak terhadap cakupan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara). Anggaran pemerintah provinsi untuk membiayai peserta BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2027 diperkirakan hanya mampu menjangkau sekitar 12 ribu hingga 13 ribu jiwa.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, saat melaksanakan kegiatan reses di Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).

Ia mengungkapkan, kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk mendukung pembiayaan PBI pada 2027 hanya sekitar Rp6,14 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan cakupan sebelumnya yang mencapai lebih dari 30 ribu peserta.

“Kalau dikalkulasikan, itu hanya bisa meng-cover sekitar 12 ribu sampai 13 ribu jiwa masyarakat Kaltara. Padahal sebelumnya yang ditanggung provinsi mencapai 30 ribu lebih,” ungkap Supa’ad kepada Fokusborneo.com.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipasi agar masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kuota pembiayaan provinsi tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sinkronisasi data diperlukan untuk mengetahui masyarakat yang belum terakomodasi dalam pembiayaan provinsi sehingga dapat ditindaklanjuti melalui anggaran daerah masing-masing.

Selain persoalan anggaran, Supa’ad juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum memahami penetapan kelompok kesejahteraan atau desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pemerintah.

Untuk memberikan pemahaman kepada warga, ia menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS dalam kegiatan reses tersebut.

“Banyak masyarakat yang mengeluh dan belum paham kenapa mereka masuk di desil tertentu. Makanya saya selalu membawa ahlinya agar masyarakat paham, sekaligus mendesak validasi data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlantar,” tegasnya.

Supa’ad menilai pembaruan dan validasi data harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, ketidaktepatan data berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.

Ia berharap persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan dan ketepatan data penerima bantuan dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas pemerintahan.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut akan menjadi bahan bagi dirinya untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada warga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Spread the love

Tinggalkan Balasan