TANJUNG SELOR – Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi terhadap langkah inovatif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu terobosan yang mendapat perhatian adalah penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), yang menempatkan Kalimantan Utara sebagai daerah pelopor penerapannya di Indonesia.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menilai langkah tersebut sebagai inovasi positif yang patut diapresiasi dan terus dikembangkan.
“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Nasir.
Menurutnya, dalam kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah perlu lebih kreatif menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dikelola secara maksimal, tanpa harus selalu menambah beban masyarakat.
*Kaltara Menjadi Pelopor, Daerah Lain Mulai Belajar*
Inovasi pajak kendaraan di atas air yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kaltara pada 5 Januari 2025.
Kebijakan tersebut sangat relevan dengan karakteristik geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan cukup luas dan aktivitas transportasi sungai serta laut yang tinggi.
Melalui inovasi ini, kewajiban pembayaran pajak kendaraan air diintegrasikan dengan proses pelayanan perizinan operasional kapal.
Bahkan, keberhasilan Kaltara mengembangkan sistem tersebut menarik perhatian daerah lain.
Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.
“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.
Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.
Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta.
Potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit, meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak.
Nasir menilai angka tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah masih cukup terbuka.
*Nasir Ingatkan : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani*
Meski memberikan apresiasi, Nasir mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan pajak kendaraan di atas air benar-benar memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Kaltara, khususnya di kawasan pesisir dan perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.
Sebagian besar pelaku usaha skala kecil menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, mengangkut bibit rumput laut, memelihara bentangan, maupun mengangkut hasil panen.
Karena itu, kebijakan pajak kendaraan di atas air jangan sampai disalahpahami seolah-olah seluruh perahu bermotor milik masyarakat wajib dikenakan pajak.
“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegas Nasir.
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 3 ayat (3) huruf e, telah diatur pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
Artinya, perahu kecil yang digunakan nelayan maupun pembudidaya rumput laut tidak menjadi objek pajak apabila memenuhi ketentuan pengecualian tersebut.
“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penentuan objek pajak tetap harus mengikuti ketentuan ukuran, jenis kendaraan, dan peraturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan profesi pemiliknya.
Karena itu, Nasir meminta Bapenda melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui kendaraan mana yang dikenakan pajak dan mana yang dikecualikan.
“Jangan sampai hanya karena masyarakat menggunakan perahu bermotor untuk mencari nafkah, mereka merasa harus membayar pajak yang sebenarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan. Kepastian dan kejelasan informasi sangat penting,” katanya.
*Potensi Pajak dari Aktivitas Ekonomi Berskala Besar Perlu Dioptimalkan*
Nasir juga meminta agar Bapenda lebih memprioritaskan penataan kewajiban perpajakan kendaraan air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi komersial dan memiliki kapasitas usaha lebih besar.
Menurutnya, aktivitas transportasi penumpang, angkutan barang, dan berbagai kegiatan usaha lainnya yang menggunakan kendaraan air berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.
“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari keadilan kebijakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Karena itu, koordinasi antara Bapenda, Dinas Perhubungan, instansi kepelabuhanan, dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus diperkuat untuk memastikan pendataan kendaraan air dilakukan secara akurat.
Komisi II Dorong Pengembangan Sumber PAD Lainnya
Lebih jauh, Nasir berharap inovasi pajak kendaraan di atas air menjadi pemicu bagi Bapenda untuk mengembangkan sumber-sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi besar.
Beberapa sektor seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta optimalisasi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar perlu terus mendapatkan perhatian sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, Nasir mengingatkan bahwa penguatan PAD sangat penting untuk menjaga kemampuan daerah membiayai pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Namun menurutnya, peningkatan penerimaan daerah harus dibarengi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Tetapi jangan sampai cara meningkatkan pendapatan justru membuat masyarakat kecil semakin sulit. PAD harus tumbuh, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Nasir kembali menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bapenda Kaltara yang telah menghadirkan terobosan inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Ia berharap Bapenda terus melakukan inovasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah. Prinsipnya, PAD meningkat, masyarakat kecil tetap terlindungi,” pungkas Nasir.
