TARAKAN – Risiko kecelakaan saat bekerja di jalan raya membuat pengemudi ojek online (ojol) perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang diangkat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, dalam kegiatan reses di Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Berbeda dari agenda reses pada umumnya, Supa’ad secara khusus mengundang sejumlah pengemudi ojol untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal.
Menurutnya, pengemudi ojol termasuk kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi karena sebagian besar aktivitas mereka berlangsung di jalan raya. Ancaman kecelakaan kerja menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Mereka ini hidup di jalanan, risiko kecelakaan kerja jauh lebih tinggi. Makanya saya undang khusus beserta narasumber ahli BPJS Ketenagakerjaan agar mereka paham perlindungan kerja untuk tenaga kerja rentan,” kata Supa’ad.
Ia menjelaskan, kehadiran narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada para pengemudi mengenai bentuk perlindungan, manfaat kepesertaan, serta mekanisme memperoleh jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja.
Supa’ad juga mengakui, persoalan teknis terkait regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki kompetensi. Karena itu, ia memilih menghadirkan langsung narasumber agar informasi yang diterima masyarakat lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Baginya, perlindungan terhadap pekerja informal tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Meski bekerja di luar sektor formal, para pengemudi ojol tetap memiliki risiko pekerjaan yang membutuhkan jaminan perlindungan.
Melalui pertemuan tersebut, ia berharap para pengemudi ojol semakin memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan serta mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh sebagai peserta.
Supa’ad menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan kelompok pekerja rentan akan menjadi salah satu bahan perhatian untuk diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD Kaltara.
