TANJUNG SELOR – Penyusunan peraturan daerah (Perda) tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan program legislasi pemerintah daerah. Setiap regulasi harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai kewenangan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk memperkuat hal tersebut, Kementerian Hukum mulai mendorong penerapan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai instrumen penilaian dalam perencanaan pembentukan regulasi daerah tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Masan menjelaskan, penguatan kualitas regulasi harus dimulai sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, Ranperda yang diusulkan tidak sekadar memenuhi daftar program pembentukan Perda, tetapi benar-benar memiliki urgensi dan landasan hukum yang kuat.
Dalam pedoman fasilitasi perencanaan pembentukan Perda 2027, terdapat enam aspek yang menjadi dasar penilaian terhadap usulan regulasi.
Pertama, kewenangan dan ketepatan hierarki peraturan dengan bobot penilaian 40 persen. Kedua, analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA).
Selanjutnya, kesesuaian materi muatan dalam naskah akademik, pelibatan masyarakat secara bermakna atau meaningful participation, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku.
Menurut Masan, keenam aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap regulasi yang dirancang memiliki landasan yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan.
Melalui penerapan AKP, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat lebih selektif dalam menentukan regulasi yang perlu dibentuk.
Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah lahirnya Perda yang tidak efektif atau justru tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dalam dialog yang dihadiri pimpinan DPRD, Bapemperda, perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah tersebut, penguatan kualitas legislasi menjadi salah satu pembahasan penting.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kementerian Hukum diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat Kaltara.
