Aset Daerah Belum Dimanfaatkan, Pemprov Kaltara Didorong Cari Peluang Ekonomi
TANJUNG SELOR – Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang belum dimanfaatkan secara optimal menjadi perhatian DPRD Kaltara. Pemerintah daerah didorong segera melakukan pemetaan dan mencari skema pemanfaatan agar aset tersebut tidak terus terbengkalai.
Optimalisasi barang milik daerah dinilai memiliki peluang besar untuk memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah. Karena itu, aset yang selama ini berstatus idle atau belum produktif perlu segera diidentifikasi untuk kemudian dimanfaatkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, saat membacakan laporan dalam rapat paripurna menjelaskan, pemerintah perlu lebih proaktif melihat peluang ekonomi dari aset yang dimiliki daerah.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata H. Ladullah.
Menurut rekomendasi Pansus I, aset yang tidak digunakan seharusnya tidak dibiarkan tanpa kejelasan pemanfaatan. Pemerintah dapat mengoptimalkannya melalui skema penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menghindari pemborosan dalam pengelolaan kekayaan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari peluang pemanfaatan aset, baik melalui penyewaan maupun kerja sama yang sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, aset yang sebelumnya tidak produktif bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ucapnya Ladullah
Pansus I juga meminta Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Keberadaan aturan teknis tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan aset memiliki pedoman yang jelas. Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjalankan pengelolaan aset secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
Sebelumnya, Pansus I telah melakukan pembahasan Ranperda sejak Februari hingga November 2026. Regulasi tersebut merupakan pembaruan Perda Nomor 18 Tahun 2019 agar selaras dengan perkembangan ketentuan dari kementerian terkait.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna. Persetujuan ini diharapkan menjadi awal penguatan tata kelola aset sekaligus mendorong pemerintah lebih maksimal memanfaatkan kekayaan daerah.
DPRD berharap aset yang selama ini belum memberikan kontribusi dapat diubah menjadi sumber manfaat ekonomi. Dengan inventarisasi yang menyeluruh dan pemanfaatan yang tepat, barang milik daerah tidak hanya menjadi catatan dalam laporan keuangan, tetapi juga mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah.