TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan konektivitas jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dengan proyeksi kebutuhan anggaran mencapai Rp32 triliun menjadi perhatian DPRD Kaltara. Pemerintah pusat diminta segera memberikan kepastian realisasi setelah sejumlah pejabat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur perbatasan harus dibuktikan melalui langkah nyata.
Menurutnya, masyarakat sudah cukup lama menantikan peningkatan akses jalan yang menjadi kebutuhan mendasar di wilayah tersebut.
DPRD, kata dia, tidak ingin rencana pembangunan berskala besar itu hanya berhenti pada pembahasan dan koordinasi antarlembaga.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan, kita berharap ini dapat segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie.
Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur perbatasan. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan dengan kementerian terkait.
Selain itu, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat (RDP) juga menjadi bahan untuk mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur Kaltara.
Achmad mengapresiasi langkah pejabat pusat yang telah melihat langsung kondisi jalan di kawasan perbatasan. Namun, ia berharap kunjungan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kepastian anggaran, perencanaan, serta tahapan pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, pembangunan Kaltara membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk menangani infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan keuangan daerah.
DPRD Kaltara memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami berharap komitmen yang sudah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat kembali hanya menerima janji, sementara kebutuhan pembangunan di lapangan masih belum terpenuhi,” tutupnya
