TARAKAN – Sejumlah aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat Tarakan belum sepenuhnya bisa diwujudkan melalui program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Keterbatasan anggaran daerah serta pembagian kewenangan menjadi kendala utama dalam merealisasikan berbagai usulan tersebut.
Kondisi ini dijelaskan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat bertemu masyarakat dalam kegiatan reses di Rumah Makan Celebes, Kota Tarakan, pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga dari sejumlah kawasan, di antaranya Kampung Empat, Selumit Pantai, Jembatan Besi hingga Sebengkok, menyampaikan berbagai kebutuhan yang masih memerlukan perhatian pemerintah.
Syamsuddin mengatakan, kondisi fiskal Kaltara saat ini mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menyusun program pembangunan. Tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodir dalam APBD, karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan pembagian kewenangan.
Ia menjelaskan, mekanisme penganggaran juga harus mengikuti arahan dan ketentuan pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akibatnya, pola pengakomodasian usulan masyarakat tidak bisa lagi dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap program harus dipastikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Sekarang kita harus benar-benar melihat kewenangannya. Tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat bisa dibebankan kepada pemerintah provinsi. Apalagi kondisi anggaran saat ini mengharuskan kita lebih cermat menentukan prioritas,” jelasnya.
Syamsuddin mencontohkan, usulan pembangunan jalan lingkungan maupun semenisasi yang bukan menjadi kewenangan provinsi perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten atau kota.
Meski demikian, bukan berarti aspirasi tersebut tidak diperjuangkan. DPRD tetap berupaya mengarahkan setiap kebutuhan masyarakat agar dapat disampaikan melalui program dan perangkat daerah yang tepat.
Salah satu sektor yang masih bisa diperjuangkan melalui kewenangan provinsi adalah pendidikan, khususnya kebutuhan pembangunan maupun peningkatan fasilitas SMA, SMK, dan SLB.
“Kalau berkaitan dengan sekolah, kita perlu melihat kebutuhan dan sekolah mana yang harus menjadi prioritas. Begitu juga dengan infrastruktur, harus dipastikan apakah masuk kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sehingga penanganannya tepat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Syamsuddin berharap masyarakat dapat memahami kondisi keuangan daerah serta mekanisme penganggaran yang berlaku.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti aspirasi masyarakat diabaikan.
“setiap usulan membutuhkan proses dan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, skala prioritas, serta aturan kewenangan agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran.”tutupnya