TARAKAN – Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga layanan jaminan kesehatan menjadi perhatian dalam agenda reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto. Untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapat penjelasan langsung, ia menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dalam kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi wadah penyerapan aspirasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat, termasuk pengemudi ojek online (ojol), untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Supa’ad mengatakan, persoalan BPJS Kesehatan merupakan salah satu keluhan yang cukup sering diterimanya, baik melalui komunikasi langsung dengan masyarakat maupun media sosial. Mulai dari status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif, persoalan pembayaran iuran, hingga kendala ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan.
Menurutnya, aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman langsung terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Selama ini banyak warga menyampaikan keluhan kepada saya, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, saya ingin persoalan tersebut tidak hanya dicatat sebagai aspirasi, tetapi juga bisa langsung mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami mekanismenya,” kata Supa’ad.
Ia menilai, kehadiran Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih jelas, sekaligus menyampaikan kendala yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
Supa’ad juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan kepesertaan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang bergantung pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kami ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan mengenai kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa program JKN merupakan bentuk perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan. Kehadiran program tersebut memungkinkan peserta memperoleh pelayanan medis tanpa harus menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mencontohkan sejumlah tindakan medis yang membutuhkan biaya besar, seperti pemasangan ring jantung hingga cuci darah, yang dapat dijamin melalui program JKN apabila peserta memenuhi persyaratan pelayanan.
“Dulu, ketika seseorang membutuhkan tindakan medis dengan biaya besar, seperti cuci darah atau pemasangan ring jantung, banyak keluarga yang harus berpikir keras karena persoalan biaya. Sekarang, melalui JKN, masyarakat memiliki perlindungan agar tidak harus menanggung sendiri beban pengobatan tersebut,” jelas Yusef.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat perlindungan kesehatan tersebut harus diimbangi dengan kepastian status kepesertaan. Sebab, masih terdapat peserta yang tidak dapat mengakses layanan menggunakan JKN karena kepesertaannya berstatus nonaktif.
Yusef mengungkapkan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan penyesuaian kuota peserta yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema PBI. Kondisi kemampuan fiskal daerah turut memengaruhi jumlah peserta yang dapat dibiayai pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, kuota kepesertaan yang dibiayai pemerintah provinsi tahun ini sebanyak 30.000 peserta. Sementara itu, pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki jumlah yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing daerah.
“Penyesuaian kemampuan anggaran daerah berdampak pada jumlah peserta yang bisa ditanggung. Ada daerah yang mengambil alih pembiayaan, tetapi ada juga peserta yang sementara dinonaktifkan. Persoalan ini perlu dikoordinasikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kepesertaan JKN, termasuk langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala administrasi maupun pelayanan.
Yusef mengimbau peserta yang mengalami masalah status kepesertaan, tunggakan iuran, atau kendala pelayanan kesehatan agar segera mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi dapat diketahui penyebabnya dan ditangani sesuai prosedur.
Reses tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara masyarakat, wakil rakyat, dan penyelenggara jaminan kesehatan untuk mendorong pelayanan yang lebih mudah diakses serta memastikan aspirasi terkait perlindungan kesehatan mendapat perhatian.