TANJUNG SELOR – Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2027 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut lebih cermat menyusun program agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menilai kondisi fiskal tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh usulan masyarakat untuk direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, penyusunan prioritas bukan berarti mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak tersebar pada program yang kurang mendesak.
Nasir juga mengingatkan pentingnya memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, tidak seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani melalui anggaran pemerintah provinsi.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
DPRD Kaltara berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diminta memastikan program yang masuk dalam perencanaan memiliki sasaran jelas, manfaat terukur, serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Nasir, ketepatan dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci menjaga pembangunan tetap berjalan pada 2027. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang terbatas diharapkan tetap mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kaltara.