Cegah Konflik Lahan, DPRD Kaltara Perkuat Perlindungan Hak Masyarakat Lewat 89 Pasal Ranperda

TANJUNG SELOR – Investasi perkebunan di Kalimantan Utara (Kaltara) diminta tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan. Perlindungan hak masyarakat, kepastian penggunaan lahan, hingga pencegahan konflik antara perusahaan dan warga harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perkebunan.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa masuknya investasi perkebunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan dengan wilayah perkebunan.

Menurutnya, investasi memang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka kesempatan kerja. Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat maupun memicu persoalan sosial akibat sengketa lahan.

“Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, Pansus II memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak masyarakat dan pengaturan pemanfaatan lahan. Ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 7 hingga Pasal 12.

Di dalamnya diatur mengenai penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, termasuk mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat.

Bahkan, persetujuan penggunaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat harus mengacu pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Prinsip ini menekankan bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas, berdasarkan informasi yang disampaikan sejak awal, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Selain perlindungan lahan, regulasi tersebut juga mengatur mekanisme penanganan konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 67 hingga Pasal 70.

Penyelesaian perselisihan diarahkan melalui koordinasi dan musyawarah dengan tetap mengacu pada kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan hukum yang berlaku.

Nasir menilai, potensi konflik harus diantisipasi sejak awal melalui tata kelola perkebunan yang transparan dan komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat.

“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.

Secara keseluruhan, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang dibahas Pansus II DPRD Kaltara terdiri dari 17 bab dan 89 pasal.

Meski telah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Pemprov Kaltara, rancangan regulasi tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi dan mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah seluruh tahapan tersebut diselesaikan, Ranperda akan ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui regulasi ini, DPRD Kaltara berharap pembangunan perkebunan ke depan dapat berjalan lebih terarah dan berkeadilan. Investasi diharapkan terus berkembang, tetapi tidak mengorbankan hak masyarakat, kepastian hukum, maupun kelestarian lingkungan. (***)

Spread the love

Tinggalkan Balasan