TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang sama, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara juga menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menyasar penguatan tata kelola pemerintahan hingga pembangunan sektor perkebunan dan literasi.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 yang berlangsung di Tanjung Selor, belum lama ini.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir dan H. Muddain. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.
Salah satu agenda utama dalam paripurna tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. Dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), sekaligus menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Sebelum mencapai kesepakatan, pembahasan KUA-PPAS telah melalui serangkaian proses antara DPRD dan pemerintah daerah. Pembahasan dilakukan bersama komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain menyepakati arah kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan persetujuan bersama terhadap tiga Ranperda.
Ketiganya yakni perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Ketiga regulasi tersebut memiliki fokus pengaturan yang berbeda. Perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan aset pemerintah agar lebih tertib dan optimal.
Sementara itu, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diharapkan menjadi landasan pengembangan sektor perkebunan yang produktif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, sekaligus membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat Kaltara.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD Kaltara menegaskan pelaksanaan fungsi penganggaran dan legislasi bersama pemerintah daerah. Kedua agenda ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kaltara pun berkomitmen mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran dan regulasi yang telah disepakati agar berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (***)