TANJUNG SELOR – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menyusun program pembangunan tahun 2027. Di tengah kondisi tersebut, DPRD Kaltara mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan perencanaan yang tepat. Pemerintah dituntut lebih cermat memilah program agar dana yang tersedia benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Menurut Nasir, penyusunan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada banyaknya program yang dijalankan. Namun, harus mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus berani menentukan mana yang paling mendesak. Jangan sampai program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat justru terabaikan karena anggaran tidak disusun berdasarkan skala prioritas,” ujarnya, Jumat (13/11).
Ia menyebutkan, sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan anggaran daerah. Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan di wilayah Kaltara.
Nasir juga mengingatkan agar keterbatasan fiskal tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Selain memastikan ketepatan alokasi, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap realisasi anggaran. Setiap program yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai perencanaan, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun penggunaan anggaran yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan.
“Jangan hanya bagus dalam perencanaan, tetapi pelaksanaannya juga harus benar-benar dikawal. Kami ingin setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Nasir menambahkan, DPRD Kaltara akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program Pemprov Kaltara berjalan sesuai sasaran. Koordinasi antara legislatif dan eksekutif juga dinilai penting agar kebijakan pembangunan tetap terarah meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Yang terpenting, jangan sampai keterbatasan anggaran membuat pembangunan kehilangan arah. Program prioritas harus tetap dikawal agar pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah terus berjalan,” pungkasnya.
