NUNUKAN – Harapan masyarakat Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, untuk mendapatkan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis kembali mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.
Dalam pertemuan yang merupakan titik kelima sekaligus penutup rangkaian resesnya di Kabupaten Nunukan tersebut, sejumlah warga mempertanyakan perkembangan usulan bantuan pemasangan kWh meter atau sambungan listrik gratis yang sebelumnya telah didata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan reses tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, serta kalangan ibu-ibu.
Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan listrik, pembangunan jalan usaha tani, bantuan permodalan UMKM, bantuan nelayan, sarana pendidikan, hingga bantuan rumah ibadah.
Namun, persoalan bantuan pemasangan listrik gratis menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian warga mengaku telah menyerahkan data usulan dan kini menunggu kepastian tindak lanjutnya.
*Nasir: Data Usulan Sudah Masuk ke Pemerintah Pusat*
Menanggapi pertanyaan masyarakat, Nasir menjelaskan bahwa pemerintah provinsi melalui dinas terkait telah melakukan langkah pengusulan bantuan pemasangan listrik gratis.
Menurutnya, data usulan masyarakat yang dihimpun oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara saat ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk diproses melalui mekanisme program yang tersedia.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, penyampaian data ke pemerintah pusat merupakan langkah penting, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh usulan akan langsung disetujui.
Masih terdapat tahapan verifikasi, penentuan calon penerima, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, Nasir menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan agar usulan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan dan wilayah Sebatik, tidak kehilangan momentum dalam proses pembahasan program tahun 2027.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
*Target 2027 Harus Dikawal, Bukan Sekadar Menjadi Harapan*
Nasir menilai perjuangan mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis membutuhkan keseriusan dan koordinasi lintas pemerintahan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membuat dukungan program pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, data yang telah disampaikan perlu terus dipantau dan diperjuangkan, termasuk memastikan kelengkapan administrasi, kesesuaian data calon penerima, serta kesiapan persyaratan teknis.
“Kita berharap pada tahun anggaran 2027 program ini bisa mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Tetapi harapan itu harus disertai langkah nyata. Pemerintah daerah harus aktif mengawal, berkoordinasi, dan memastikan data usulan kita benar-benar diproses,” jelas Nasir.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan informasi perkembangan program kepada masyarakat agar warga yang telah terdata tidak terus-menerus bertanya tanpa memperoleh kejelasan.
“Kalau masih dalam proses, masyarakat perlu diberi penjelasan. Kalau ada kekurangan data, segera dilengkapi. Kalau masih menunggu penetapan anggaran pusat, sampaikan secara terbuka. Intinya, jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa informasi,” katanya.
Bantuan Listrik Gratis Sangat Berarti bagi Masyarakat Kecil
Nasir menegaskan bahwa bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bukan sekadar program penyediaan fasilitas rumah tangga.
Menurutnya, akses listrik yang layak memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Listrik tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan, tetapi juga mendukung kegiatan belajar anak-anak, usaha produktif, serta berbagai aktivitas rumah tangga.
Bagi sebagian keluarga, biaya awal pemasangan sambungan listrik menjadi salah satu kendala untuk memperoleh akses listrik secara mandiri.
Karena itu, Nasir berharap program pemerintah dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan.
“Bagi keluarga yang mampu, mungkin biaya pemasangan listrik tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut bisa menjadi beban yang cukup berat. Karena itu, bantuan pemasangan listrik gratis sangat berarti bagi mereka,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
*Petani Usulkan Jalan Kebun dan Jalan Usaha Tani*
Selain persoalan listrik, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan peningkatan jalan kebun serta jalan usaha tani.
Para petani berharap akses menuju kawasan pertanian dan perkebunan dapat diperbaiki untuk mempermudah pengangkutan hasil produksi.
Nasir menilai aspirasi tersebut berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani, akses jalan juga harus diperhatikan. Jalan usaha tani yang memadai dapat membantu mengurangi biaya angkut, memperlancar kegiatan produksi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian,” jelasnya.
Meski demikian, Nasir mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan jalan perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Bantuan UMKM dan Nelayan Turut Menjadi Harapan Warga
Dalam sesi dialog, masyarakat juga mengusulkan bantuan permodalan dan sarana prasarana bagi kelompok usaha bersama serta pelaku UMKM.
Selain itu, kelompok nelayan berharap pemerintah memberikan dukungan yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka.
Nasir menilai sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi masyarakat Sebatik yang perlu terus mendapatkan perhatian.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak cukup hanya berupa penyaluran barang atau modal usaha, tetapi perlu diikuti dengan pendampingan dan pembinaan.
“Kita ingin bantuan yang diberikan benar-benar produktif, mampu meningkatkan kegiatan usaha, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Warga Keluhkan Keterbatasan Beasiswa Kaltara
Aspirasi lain yang cukup mendapat perhatian adalah keluhan masyarakat terhadap program beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Warga menilai jumlah bantuan beasiswa masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, mereka mengeluhkan kurangnya informasi dan publikasi mengenai program beasiswa sehingga banyak pelajar dan mahasiswa tidak mengetahui kesempatan untuk mendaftar.
Menanggapi persoalan tersebut, Nasir menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi dan sosialisasi program pendidikan.
“Kalau anggaran beasiswa kita terbatas, tentu harus kita pahami karena kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan. Tetapi informasi beasiswa harus tetap terbuka dan mudah diakses. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui kapan pendaftaran dibuka dan apa persyaratannya,” tegasnya.
Nasir berharap pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, mekanisme seleksi, dan pengumuman penerima beasiswa melalui kanal resmi yang menjangkau masyarakat hingga desa-desa perbatasan.
Sarana Pendidikan dan Rumah Ibadah Juga Diusulkan
Selain berbagai kebutuhan ekonomi dan pelayanan dasar, masyarakat juga mengusulkan bantuan sarana pendidikan dan rumah ibadah.
Nasir menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pembinaan kehidupan sosial keagamaan.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat dipetakan sesuai kewenangan dan kemampuan penganggaran pemerintah daerah.
*Tuntaskan Lima Titik Reses, Nasir Tegaskan Komitmen Pengawalan Aspirasi*
Kegiatan reses di Kecamatan Sebatik tersebut sekaligus menutup rangkaian lima titik pertemuan Muhammad Nasir bersama masyarakat Kabupaten Nunukan.
Sebelumnya, Nasir telah menggelar reses di Kelurahan Selisun, Jalan Angkasa Kelurahan Nunukan Timur, Jalan Antasari, serta Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat.
Dari rangkaian pertemuan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat telah dihimpun, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, bantuan ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar seperti akses listrik dan air bersih.
Nasir mengakui bahwa tidak seluruh aspirasi dapat diwujudkan dalam waktu dekat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Namun, ia menegaskan bahwa semua aspirasi harus tetap diupayakan melalui jalur yang sesuai.
Khusus mengenai bantuan pemasangan listrik gratis, Nasir kembali menekankan bahwa langkah penting berikutnya adalah memastikan usulan yang telah masuk ke pemerintah pusat benar-benar mendapatkan pengawalan.
“Kita bersyukur data usulan bantuan listrik gratis sudah disampaikan ke pusat. Tetapi perjuangan belum selesai. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemerintah provinsi bersama pihak terkait terus mengawal usulan tersebut, sehingga harapan masyarakat mendapatkan bantuan pada tahun 2027 benar-benar memiliki peluang untuk terwujud,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan.
“Reses boleh selesai, tetapi perjuangan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti. Insyaallah, kita akan terus mengawal dan memperjuangkan setiap harapan masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,” pungkas Nasir.
