Anggaran Kaltara Terbatas, Nasir Tegaskan Aspirasi Masyarakat Nunukan Tetap Dikawal

NUNUKAN – Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perjuangan terhadap aspirasi warga.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, saat menggelar reses di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir, Nasir secara terbuka menjelaskan kondisi fiskal pemerintah provinsi yang tengah menghadapi tekanan anggaran. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui kondisi keuangan daerah agar tidak muncul harapan yang tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah.

“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Nasir mengatakan, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat tetap akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kewenangan masing-masing pemerintah.

Ia menjelaskan, aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sementara kebutuhan yang menjadi kewenangan kabupaten akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap aspirasi masyarakat memiliki jalur penanganan yang jelas dan tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses.

“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.

Nasir menilai, keterbatasan fiskal justru menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, menurutnya, harus menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas.

Ia menegaskan, meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan sekaligus, upaya mengawal kebutuhan masyarakat harus tetap berjalan.

Spread the love

Tinggalkan Balasan