Achmad Djufrie Ingatkan Kontraktor, Proyek Infrastruktur Kaltara Tak Boleh Asal Jadi

TANJUNG SELOR – Penyelesaian proyek infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak boleh sekadar mengejar target penyelesaian. Kualitas pekerjaan dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis harus menjadi perhatian utama agar pembangunan yang dibiayai dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proyek infrastruktur yang dikerjakan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan dalam kontrak. Menurutnya, ketepatan waktu harus berjalan beriringan dengan mutu pekerjaan.

Ia mengingatkan, jangan sampai proyek yang telah menyerap anggaran besar justru tidak memberikan hasil maksimal akibat lemahnya pengawasan atau pengerjaan yang tidak sesuai standar.

“Setiap pekerjaan harus memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengejar agar proyek selesai, tetapi kualitasnya juga harus benar-benar diperhatikan,” tegas Djufrie

Ia menilai, pengawasan sejak tahap awal hingga proyek dinyatakan selesai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. Terlebih, pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan publik.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proyek agar lebih aktif memantau perkembangan pekerjaan. Kontraktor pelaksana juga diminta tidak mengabaikan kewajiban, baik dari segi waktu pengerjaan maupun standar teknis yang telah disepakati.

“Jangan sampai terjadi keterlambatan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.

Djufrie menambahkan, infrastruktur yang dibangun pemerintah semestinya mampu bertahan dan digunakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan tidak terbuang percuma akibat hasil pekerjaan yang kurang berkualitas.

DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemprov Kaltara. Hal ini untuk memastikan setiap proyek terlaksana secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif,” pungkasnya.

Spread the love

Tinggalkan Balasan