Biaya Konstruksi Wilayah 3T Membengkak, Achmad Djufrie Minta Penyesuaian Standar Harga

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap kondisi geografis daerah. Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, meminta agar penerapan regulasi tetap memberikan ruang bagi kebutuhan pembangunan masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Achmad Djufrie dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara itu, ia menegaskan pentingnya pengawasan sejak tahap awal penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Menurutnya, sejumlah sektor perlu mendapat perhatian serius agar tidak membuka celah penyimpangan. Di antaranya pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Achmad Djufrie menilai, pendampingan dan pengawasan KPK menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara transparan, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pertemuan dengan Tim Korsup KPK ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran APBD berjalan di koridor hukum yang tepat,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa karakteristik Kaltara tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kondisi wilayah yang luas, geografis yang menantang, serta keterbatasan akses di sejumlah kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Salah satu persoalan yang disorot adalah tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan sarana produksi bagi petani dan nelayan.

Karena itu, DPRD Kaltara mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, terutama terkait penyesuaian standar satuan harga. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan di wilayah 3T tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan aturan hukum.

“Kami menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada KPK, bahwa Kaltara memiliki tantangan geografis yang berat di wilayah 3T dan perbatasan dengan biaya konstruksi yang sangat tinggi. Karena itu, kami mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, seperti penyesuaian standar satuan harga, agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap bisa diakomodasi tanpa melanggar aturan perundang-undangan,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Dalam kesempatan itu, Tim Korsup KPK RI turut menekankan perlunya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini. Koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian agar seluruh tahapan pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai langkah lanjutan, forum tersebut menyepakati penguatan fungsi Inspektorat Daerah. Lembaga pengawasan internal pemerintah ini diharapkan lebih optimal dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.

Achmad Djufrie berharap, sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, Inspektorat, dan KPK dapat terus diperkuat. Menurutnya, pengawasan yang berjalan baik harus mampu mendorong pemerintahan yang transparan sekaligus memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan penguatan peran Inspektorat serta pendampingan berkelanjutan dari KPK, kami optimistis tata kelola pemerintahan di Kaltara akan semakin transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok perbatasan,” pungkasnya. (**)

Spread the love

Tinggalkan Balasan