TANJUNG SELOR – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor terus didorong. Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, berharap adanya dukungan dan intervensi pemerintah pusat agar proses pemekaran wilayah ibu kota provinsi tersebut dapat segera menemukan jalan keluar.
Harapan itu disampaikan Achmad Djufrie saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia mendapat kesempatan menyampaikan langsung perkembangan sekaligus kendala yang masih dihadapi dalam proses pembentukan DOB Kota Tanjung Selor.
Achmad Djufrie yang juga menjabat Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor mengatakan, kehadirannya dalam sarasehan tersebut merupakan undangan dari anggota DPD RI asal Kaltara, Marthin Bila.
Menurutnya, isu pemekaran Kota Tanjung Selor menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Ia pun memanfaatkan momentum itu untuk meminta dukungan agar perjuangan pembentukan DOB tidak hanya bergantung pada proses yang ditempuh pemerintah daerah.
“Saya menghadiri undangan senator kita, Pak Marthin Bila dalam acara Sarasehan Kebangsaan. Karena di sini salah satunya membahas tentang DOB, kita sampaikan bagaimana perkembangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor,” kata Achmad Djufrie.
Ia menilai, status Tanjung Selor yang saat ini masih menjadi kecamatan perlu menjadi perhatian, mengingat wilayah tersebut merupakan ibu kota Provinsi Kaltara. Karena itu, pembentukan Kota Tanjung Selor dinilai penting untuk terus diperjuangkan.
Dalam kesempatan tersebut, Achmad Djufrie mengaku mendapat respons positif dari Marthin Bila. Dukungan itu diharapkan dapat membuka peluang percepatan pembentukan DOB melalui pendekatan top down atau kebijakan dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah ternyata beliau mem-backup untuk top down dari atas, mengingat melalui daerah kita masih kekurangan syarat-syarat teknis, terutama tentang kecamatan-kecamatan yang masih kurang,” ujarnya.
Achmad Djufrie mengakui, salah satu pekerjaan rumah dalam pembentukan DOB Kota Tanjung Selor adalah pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, khususnya terkait jumlah kecamatan.
Saat ini, wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi Kota Tanjung Selor baru memiliki satu kecamatan. Sementara itu, masih diperlukan tiga kecamatan tambahan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui pendekatan top down dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, proses yang selama ini diperjuangkan di tingkat daerah diharapkan memperoleh dorongan lebih kuat dari pemerintah pusat.
Meski membuka harapan terhadap intervensi pusat, Achmad Djufrie menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Jika pemerintah pusat tetap meminta penambahan tiga kecamatan, daerah harus siap menindaklanjutinya.
“Ya kita terima kasih, alhamdulillah. Karena memang kita tidak perlu repot lagi. Tapi kalau secara teknis diminta pusat untuk kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, ya kita harus siap juga,” pungkasnya.
Perjuangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor diharapkan terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat. Status Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara menjadi salah satu alasan yang terus dikemukakan dalam mendorong terwujudnya pemekaran wilayah tersebut.
