Di Hadapan KPK, DPRD Kaltara Soroti Mahalnya Biaya Pembangunan Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Tingginya biaya pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian DPRD Provinsi Kaltara.

Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.

Persoalan tersebut disampaikan anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nafis dari Fraksi PKS dalam sesi dialog bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor.

Dalam forum tersebut, Nafis bersama sejumlah anggota dewan lainnya menyoroti tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama terkait tingginya indeks kemahalan konstruksi.

“Pembukaan akses jalan di daerah terpencil hingga penyediaan fasilitas darurat, seperti akses menuju SMA 18 dan kebutuhan evakuasi medis, memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.”ujarnya

DPRD menilai kondisi geografis Kaltara perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penganggaran. Sebab, standar biaya yang seragam belum tentu mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Selain infrastruktur, persoalan bantuan bagi petani dan nelayan juga menjadi perhatian.

“Dengan sekitar 60 persen mata pencaharian masyarakat bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, dukungan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai sangat dibutuhkan.”ungkapnya

Namun, penyaluran bantuan kerap menghadapi kendala terkait batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Karena itu, DPRD mendorong adanya kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga (SSH) untuk wilayah kepulauan dan perbatasan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tim Korsup KPK RI mendorong penguatan koordinasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta sinergi formal lintas jenjang pemerintahan.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.

Spread the love

Tinggalkan Balasan