Supa’ad Hadianto Turun Tangan Telusuri Mandeknya BPJS Ketenagakerjaan Ojol Tarakan
TARAKAN – Persoalan belum diterimanya kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh 98 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Tarakan mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto.
Ia berkomitmen menelusuri penyebab belum jelasnya realisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya dijanjikan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah selama satu tahun.
Langkah tersebut disampaikan Supa’ad setelah menerima langsung keluhan para pengemudi ojol dalam kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan itu, para pengemudi menyampaikan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan yang disebut telah dicetak belum juga diserahkan. Bahkan, mereka mendapat informasi bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan pembayaran dari Pemerintah Kota Tarakan.
Menanggapi hal itu, Supa’ad mengatakan belum ingin menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab sebelum mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, penelusuran perlu dilakukan dengan meminta penjelasan langsung dari instansi yang berkaitan dengan program tersebut.
“Jadi karena ini masukan, nanti saya telusuri dulu. Problemnya di mana? Yang jelas ini ada hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Supa’ad memastikan akan mengurai persoalan tersebut satu per satu, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kendala administrasi maupun anggaran yang menyebabkan kartu kepesertaan belum diterima para pengemudi.
Ia bahkan telah merencanakan kunjungan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam waktu dekat.
“Nanti kita bedah satu-persatu. Tentu pemerintah menjamin itu ada perjanjian kerja samanya. Besok, hari Minggu, paling lambat hari Selasa saya ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sama Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan,” tegasnya.
Menurut Supa’ad, persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan karena menyangkut perlindungan pekerja sektor informal yang setiap hari menghadapi risiko saat menjalankan aktivitas pekerjaan.
Ia berharap koordinasi dengan instansi terkait dapat membuka duduk perkara sekaligus menghasilkan solusi konkret agar para pengemudi ojol memperoleh hak perlindungan jaminan sosial sebagaimana yang telah dijanjikan.
Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojol dalam reses tersebut tidak berhenti sebatas keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti hingga menemukan penyelesaian.
