TARAKAN – Ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat berpotensi membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Persoalan ini menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, yang meminta masyarakat dan pengurus RT lebih aktif mengawal pembaruan data kemiskinan berbasis desil.
Hal tersebut disampaikan Supa’ad saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe Juata Permai, Senin (16/11/2026).
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, Supa’ad turut menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan. Kehadiran BPS diharapkan dapat menjelaskan mekanisme pendataan serta perubahan sistem klasifikasi kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu acuan penyaluran bantuan pemerintah.
Supa’ad menjelaskan, kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Sementara kelompok desil 5 ke atas tidak masuk dalam kategori sasaran program tersebut.
“Desil 1, 2, 3, dan 4 itu yang berhak mendapat bantuan PKH dari pemerintah pusat, sementara desil 5 ke atas itu tidak. Ini harus dipaparkan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka sehingga masyarakat bisa memahami,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah Ketua RT menyampaikan keluhan terkait ketidaksesuaian data di lingkungan masing-masing. Ada warga yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi tercatat dalam desil 5. Sebaliknya, terdapat pula warga yang masuk desil 1 meskipun kondisi ekonominya dinilai tidak mencerminkan kategori tersebut.
Menanggapi berbagai keluhan itu, politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa klasifikasi desil bukan penetapan permanen. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memungkinkan terjadinya perubahan posisi dalam pengelompokan kesejahteraan.
“Bukan berarti hari ini desil 1, itu selamanya desil 1, tidak. Karena sifatnya desil itu tidak statis, melainkan bergerak. Tergantung peran aktif dan proaktif kita dalam menangani desil ini,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak pasif ketika menemukan ketidaksesuaian data. Pengurus RT juga diharapkan berperan membantu mengidentifikasi kondisi warganya agar proses pemutakhiran dapat berjalan lebih optimal.
Supa’ad menyebut masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan laporan secara berjenjang melalui kelurahan dan Dinas Sosial, serta berkoordinasi dengan BPS untuk proses verifikasi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi kesejahteraan warga di lapangan.
