Muddain Ingatkan Batas Penggunaan Anggaran, Infrastruktur Lingkungan Tanggung Jawab Pemkot

TARAKAN – Aspirasi warga terkait perbaikan jalan lingkungan, drainase hingga penerangan jalan umum (PJU) menjadi perhatian dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H Muddain, bersama ratusan masyarakat di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan.

Namun, Muddain mengingatkan bahwa realisasi setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Sebab, tidak seluruh kebutuhan infrastruktur yang disampaikan masyarakat dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di lingkungan permukiman. Di antaranya, semenisasi jalan yang belum memadai, pembenahan saluran drainase di lorong-lorong permukiman hingga pemasangan lampu penerangan jalan.

Menanggapi berbagai usulan itu, Muddain menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berskala lingkungan seperti jalan permukiman dan drainase di lorong merupakan ranah Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Ia menegaskan, penjelasan tersebut penting disampaikan agar masyarakat memahami mekanisme penganggaran sekaligus mengetahui instansi yang tepat untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

“Jangan sampai masyarakat memiliki harapan bahwa seluruh usulan bisa langsung kami realisasikan melalui anggaran provinsi. Ada batas kewenangan yang harus kami patuhi. Untuk semenisasi jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” jelasnya.

Menurut Muddain, pembagian kewenangan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari aturan pengelolaan keuangan daerah yang wajib dijalankan setiap tingkatan pemerintahan.

Termasuk dalam memperjuangkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, setiap usulan harus terlebih dahulu dilihat kesesuaiannya dengan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, program yang diusulkan tidak menyalahi ketentuan dalam penggunaan anggaran.

Meski demikian, Muddain memastikan bukan berarti pemerintah provinsi tidak memiliki ruang untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Tarakan.

Ada sejumlah sektor yang masih dapat diperjuangkan melalui program Pemprov Kaltara. Salah satunya bantuan hibah untuk bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, termasuk dukungan pembangunan maupun pembenahan rumah ibadah.

Ia menyebut sektor tersebut menjadi salah satu peluang agar anggaran provinsi tetap bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kota Tarakan.

“Untuk kebutuhan yang memang masuk dalam kewenangan provinsi, tentu akan kami perjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran yang tersedia. Salah satunya melalui dukungan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.

Muddain berharap masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memahami jalur pengusulan agar setiap kebutuhan dapat diperjuangkan melalui pemerintah yang memiliki kewenangan.

Baginya, kegiatan reses bukan semata-mata menjadi agenda menyerap keluhan masyarakat, melainkan juga kesempatan memberikan penjelasan secara langsung mengenai kebijakan dan peluang dukungan pembangunan.

Melalui pertemuan tersebut, ia berharap aspirasi warga Sebengkok tetap mendapatkan perhatian dan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. (***)

Spread the love

Tinggalkan Balasan