TARAKAN – Belum meratanya pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sejumlah warga di Kota Tarakan mengeluhkan kondisi jalan yang belum tersentuh semenisasi, kerusakan akses lingkungan, hingga minimnya fasilitas drainase.
Berbagai persoalan tersebut mencuat saat anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, melaksanakan reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kota Tarakan, belum lama ini.
Dalam agenda penyerapan aspirasi itu, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar yang dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak hanya peningkatan kualitas jalan lingkungan, warga juga mengusulkan pembangunan drainase serta penanganan sistem penyaringan air di kawasan permukiman yang memiliki kontur tanah miring.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Jufri yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltara menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan. Meski demikian, realisasi setiap usulan harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, tidak semua kebutuhan pembangunan di Kota Tarakan dapat dibiayai melalui program Pemerintah Provinsi Kaltara. Karena itu, usulan masyarakat perlu dipetakan terlebih dahulu agar dapat diarahkan kepada instansi yang memiliki tanggung jawab.
“Sekarang setiap program harus jelas kewenangannya. Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa aspirasi boleh disampaikan dan dititipkan kepada kami, tetapi harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi, tidak bisa lagi program dijalankan di luar kewenangan,” jelas Jufri.
Dia menerangkan, kewenangan pemerintah provinsi terhadap jalan di Kota Tarakan hanya mencakup sejumlah ruas tertentu. Di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Sementara itu, sebagian besar keluhan yang diterimanya dalam reses justru menyangkut infrastruktur berskala lingkungan, seperti jalan di kawasan RT hingga akses permukiman yang masih berupa jalan tanah.
Jufri mengakui, kondisi tersebut membuat penanganan aspirasi masyarakat membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Sebab, meskipun kebutuhan pembangunan disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kaltara, pelaksanaannya belum tentu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Karena itu, dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota perlu terus diperkuat agar usulan masyarakat tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses.
Selain menyerap aspirasi warga, Jufri juga menyinggung penanganan kerusakan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan.
Dia menyebut, perbaikan ruas tersebut mulai ditindaklanjuti setelah adanya koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.
Dengan panjang penanganan sekitar 200 meter, Jufri meminta pekerjaan tersebut tidak berlarut-larut. Dia berharap perbaikan dapat diselesaikan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Saya berharap sebelum Natal pekerjaan itu sudah rampung. Panjang ruas yang ditangani sekitar 200 meter, sehingga pengerjaannya harus bisa dipercepat dan jangan sampai memakan waktu terlalu lama,” tegasnya.
Dia berharap, perbaikan Jalan Gajah Mada dapat memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Di sisi lain, berbagai aspirasi terkait infrastruktur lingkungan yang disampaikan warga juga diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah sesuai kewenangannya. (***)
