headlinteterkini.id, NUNUKAN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada hari ini, sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta realisasi anggaran tahun 2025.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program DKP berjalan optimal, terutama mengingat saat ini telah memasuki akhir triwulan kedua.
“Dari laporan yang disampaikan, realisasi fisik dan keuangan DKP per 23 Juni 2025 baru mencapai 38,64 persen dari total anggaran sebesar Rp20,16 miliar. Angka ini menunjukkan masih perlunya percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujar Muhammad Nasir.
Komisi II DPRD menyoroti sejumlah program yang realisasinya masih rendah, seperti pengadaan sarana perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Program-program tersebut dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.
“Sebagai mitra kerja, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendorong percepatan realisasi anggaran agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kaltara,” tambahnya.
Nasir menegaskan akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan program di DKP agar dapat berjalan sesuai dengan target waktu, anggaran, dan hasil yang diharapkan, serta tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. (*)
