Jakarta – Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara terus ditunjukkan jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pada Kamis, 11 Juni 2026, rombongan DPRD Kaltara melakukan kunjungan dan menyampaikan aspirasi daerah kepada Fraksi PKS DPR RI dalam forum Aspirasi DPRD yang rutin digelar setiap Selasa dan Kamis di Gedung DPR RI, Jakarta.
Rombongan DPRD Kaltara dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muddain, S.T, didampingi anggota DPRD Provinsi Kaltara Muhammad Nasir, S.Pi., M.M, H. Ladullah, S.H.I, H. Moh. Nafis, S.T., M.H, dan Komarudin, S.Kom., M.H. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Alifudin, S.E, Kapoksi VII Fraksi PKS DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara disampaikan, mulai dari penguatan sektor perikanan dan kelautan, hilirisasi rumput laut, hingga pengembangan konektivitas digital wilayah kepulauan.
Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir, S.Pi., M.M secara khusus menyampaikan aspirasi terkait perlunya perluasan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut .
Menurut Muhammad Nasir, Program Kampung Nelayan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir dan perlu diperluas cakupannya dari yg direncanakan pemerintah pusat mengingat Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang sangat luas.
“Masyarakat nelayan masih sangat membutuhkan dukungan program pemerintah pusat. Kampung Nelayan bukan hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Selain itu, Muhammad Nasir menyoroti besarnya potensi rumput laut yang dimiliki Kalimantan Utara. Menurutnya, selama ini petani rumput laut masih menjual hasil panen dalam bentuk bahan baku karena belum tersedianya industri pengolahan di daerah.
“Kaltara merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Namun nilai tambah ekonominya masih dinikmati daerah lain karena hasil produksi kita dikirim keluar untuk diolah. Kami mendorong pemerintah pusat agar mendukung hadirnya pabrik atau industri pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, aspirasi terkait penguatan program nelayan juga diperkuat oleh H. Moh. Nafis, S.T., M.H dan H. Ladullah, S.H.I yang menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kalimantan Utara.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, S.T bersama Komarudin, S.Kom., M.H dan H. Saleh menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan konektivitas digital wilayah kepulauan dan desa terpencil. Mereka menilai masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses telekomunikasi dan internet sehingga menghambat pelayanan publik, pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Selain itu, DPRD Kaltara juga meminta adanya penjelasan dan sosialisasi yang lebih komprehensif terkait berbagai isu nasional yang berkembang di masyarakat, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Kejelasan informasi dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara di tingkat nasional.
“Kami hadir membawa suara masyarakat Kalimantan Utara. Aspirasi yang kami sampaikan merupakan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari nelayan, petani rumput laut, hingga masyarakat di wilayah kepulauan. Kami berharap Fraksi PKS DPR RI dapat memperjuangkan aspirasi ini kepada kementerian dan lembaga terkait sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata,” ujarnya.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pemerintah pusat semakin memberikan perhatian terhadap daerah perbatasan dan kepulauan, khususnya dalam penguatan ekonomi masyarakat pesisir, hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan konektivitas digital, serta pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama perekonomian rakyat.