NUNUKAN – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan menuai kritik dari berbagai pihak.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Komisi II Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menilai kelangkaan yang terus berulang menunjukkan lemahnya sistem distribusi energi di wilayah perbatasan.
Menurut Nasir, alasan yang selama ini disampaikan, seperti kapal pengangkut menjalani docking, kendala perizinan, hingga faktor cuaca, tidak bisa lagi dijadikan pembenaran karena persoalan tersebut hampir terjadi setiap tahun.
“Ini bukan bencana alam, ini bencana manajemen. Setiap tahun, setiap kelangkaan, alasannya sama. Kapal docking, surat menyurat telat, cuaca. Lalu rakyat yang antre berjam-jam, nelayan tidak melaut, harga eceran gila-gilaan sampai Rp50 ribu per liter. Sampai kapan Nunukan diperlakukan seperti ini?” tegas Nasir.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara yang membidangi perekonomian dan energi, Nasir mendesak Pertamina Patra Niaga memperbaiki sistem distribusi BBM ke Nunukan.
Ia meminta adanya kapal cadangan (standby vessel) serta pengaturan jadwal docking agar tidak dilakukan bersamaan pada kapal-kapal yang melayani distribusi ke wilayah perbatasan.
Nasir juga meminta pemerintah pusat dan BPH Migas segera merealisasikan pembangunan depo atau fuel terminal di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, selama ini ketergantungan pasokan dari Tarakan membuat distribusi BBM di Nunukan sangat rentan terganggu.
“Sudah puluhan tahun Nunukan menyumbang devisa dari perbatasan, tapi belum memiliki depo BBM sendiri. Kami mendesak pembangunan fuel terminal dan buffer stock minimal 30 hari. Ini harga mati untuk kedaulatan energi di perbatasan,” ujarnya.
Selain itu, Nasir meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan meningkatkan pengawasan distribusi BBM dengan mengaktifkan Satgas Pengawasan BBM Perbatasan bersama aparat penegak hukum serta TNI-Polri guna mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.
Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat yang mengantre di SPBU, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Nelayan kesulitan melaut, pelaku UMKM terdampak, hingga petani rumput laut dan pengemudi ojek ikut merasakan dampaknya.
Sebagai solusi jangka panjang, Nasir menyatakan Komisi II DPRD Kaltara akan mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) darurat dengan Pertamina Regional Kalimantan, BPH Migas, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Nantinya, DPRD akan mendorong penambahan kuota BBM khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta percepatan pembangunan SPBU nelayan yang dikelola secara transparan dan diawasi dengan baik.
“Kami di Fraksi PKS berkomitmen, energi adalah hak rakyat, bukan belas kasihan. Jika negara hadir di perbatasan hanya dengan slogan, tapi BBM saja tidak terjamin, bagaimana kita mau bicara soal nasionalisme,” pungkasnya. (*)