TANJUNG SELOR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya penguatan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai solusi utama mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kaltara, Senin (20/04/2026). Rapat ini menjadi langkah konkret untuk mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., didampingi anggota DPRD Ruman Tumbo, SH., Listiani, dan Ladullah, S.H.I. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, S.Pd., perwakilan Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta komunitas Gabungan Supir Bulungan (GASBUL).
Dalam pembahasan, DPRD menilai antrean panjang di SPBU tidak lepas dari lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan. Karena itu, penguatan sistem pengawasan di setiap SPBU dinilai menjadi langkah krusial agar penyaluran BBM berjalan tertib, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
DPRD juga menekankan perlunya keterlibatan aktif pengelola SPBU, aparat pengawas, serta instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM sesuai aturan. Pengawasan yang lebih ketat dianggap penting guna mencegah praktik pengisian berulang, penyaluran yang tidak sesuai peruntukan, hingga penyalahgunaan distribusi yang berpotensi memperparah antrean.
Selain pengawasan, penataan sistem antrean di SPBU turut menjadi perhatian. DPRD meminta pengelola SPBU menerapkan mekanisme antrean yang lebih tertib dan mudah dipantau, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan merata. Transparansi distribusi BBM juga dinilai penting untuk mendukung efektivitas pengawasan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., menegaskan bahwa konsistensi pengawasan di tingkat SPBU menjadi kunci dalam mengatasi persoalan antrean BBM di Bulungan.
“Jika pengawasan berjalan optimal, distribusi BBM akan lebih terkendali dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi tanpa hambatan berarti,” ujarnya.
Melalui RDP ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan distribusi BBM yang lebih ketat dan terkoordinasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurai antrean kendaraan di SPBU sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.