NUNUKAN – Kondisi fasilitas Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan semakin memprihatinkan. Sejumlah bagian ponton yang menjadi tumpuan pelayanan penumpang mengalami kerusakan serius, mulai dari tiang penyangga yang keropos, komponen bangunan terlepas, hingga kebocoran yang mengharuskan petugas rutin menguras air.
Ironisnya, demi mencegah kerusakan semakin parah, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLBL Nunukan terpaksa melakukan perbaikan darurat secara swadaya. Bahkan, mereka harus mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli material bangunan seperti pasir dan semen.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PDI Perjuangan, Arming, S.H. Ia mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata agar kerusakan fasilitas pelabuhan tidak semakin meluas dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Arming mengatakan, persoalan tersebut telah menjadi perhatiannya sejak melakukan monitoring lapangan pada Agustus 2026. Saat itu, ia meninjau langsung kondisi Ponton 1, Ponton 2, hingga kawasan dermaga PLBL Nunukan.
Menurutnya, kerusakan yang ditemukan bukan lagi persoalan pemeliharaan ringan. Mengingat PLBL Nunukan merupakan salah satu akses transportasi laut penting dengan mobilitas penumpang yang tinggi, perbaikan harus menjadi prioritas.
“Sejak awal pembangunan Dermaga 3, Ponton 3, hingga melihat langsung Ponton 1 dan 2 pada monitoring Agustus lalu, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Ini fasilitas pelayanan publik vital dengan mobilitas warga terbesar di Nunukan, sehingga penanganannya tidak boleh ditunda,” tegas Arming.
Ia menyayangkan kondisi tersebut sampai membuat petugas harus mengandalkan dana pribadi untuk melakukan penanganan sementara. Padahal, tanggung jawab pemeliharaan dan kelayakan fasilitas publik merupakan kewajiban pemerintah daerah.
Arming mengapresiasi kepedulian petugas UPTD PLBL Nunukan yang berinisiatif melakukan perbaikan darurat. Namun, ia mengingatkan langkah swadaya tersebut tidak boleh dijadikan solusi permanen untuk mengatasi kerusakan infrastruktur pelabuhan.
Kepala UPTD PLBL Nunukan, Saifullah Jamal, membenarkan kondisi sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan. Ia menjelaskan, faktor cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang turut memperburuk kondisi konstruksi, terutama pada bagian tiang penyangga yang sudah mengalami pengeroposan.
Selain faktor cuaca, usia bangunan juga menjadi penyebab kerusakan. Infrastruktur ponton tersebut diketahui telah berdiri sejak sekitar 2006 atau hampir memasuki usia 20 tahun.
“Kami khawatir konstruksi roboh sebelum perbaikan resmi berjalan, jadi kami berinisiatif melakukan penanganan darurat sebisanya bersama rekan-rekan petugas. Titik terparah ada di Ponton 1 yang juga mengalami kebocoran,” jelas Saifullah.
Di tengah kondisi tersebut, Arming menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara terkait rencana perbaikan. Dari hasil koordinasi itu, diketahui terdapat alokasi anggaran pemeliharaan sekitar Rp160 juta.
Anggaran tersebut direncanakan diprioritaskan untuk menangani kerusakan Ponton 1 yang kondisinya paling parah. Sementara perbaikan Ponton 2 akan menyesuaikan dengan sisa anggaran yang tersedia.
Arming menegaskan, keterbatasan dan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh membuat kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya keselamatan pengguna transportasi laut, terabaikan.
Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal rencana tersebut melalui koordinasi dan pembahasan bersama Dishub. Termasuk mendorong agar pemeliharaan dan docking terhadap dua ponton dapat segera direalisasikan dengan perencanaan yang matang.
“Kita tidak boleh tutup mata karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas. Saya akan terus mengawal proses ini agar anggaran yang ada segera dieksekusi dan PLBL Nunukan kembali layak melayani warga,” pungkas Arming.