TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lebih serius menertibkan pengelolaan barang milik daerah. Percepatan sertifikasi aset dan transparansi penyewaan menjadi dua hal penting yang harus segera dibenahi untuk mencegah persoalan hukum maupun potensi kerugian daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Laporan dibacakan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah, dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Menurut Pansus I, pengelolaan aset pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administrasi. Setiap barang milik daerah harus memiliki kejelasan status kepemilikan dan dasar hukum agar terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kepastian hukum terhadap aset daerah harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai barang milik pemerintah tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau dikuasai pihak yang tidak berhak,” ucap H. Ladullah.
Selain legalitas, mekanisme penyewaan aset juga menjadi perhatian legislatif. DPRD meminta seluruh proses penyewaan dilakukan secara transparan, dengan penetapan harga yang wajar serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemanfaatan barang milik daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan aset maupun kebocoran potensi pendapatan daerah,” tegasnya
Pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset pun perlu diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan hingga pemanfaatan aset yang tidak sesuai aturan.
Dalam laporannya, Ladullah menjelaskan bahwa pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan ketentuan dari kementerian terkait.
Pembahasan Ranperda tersebut telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Pansus I juga melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyempurnakan substansi regulasi.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pembaruan aturan harus diikuti langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki tata kelola aset.
Pansus I berharap regulasi baru tersebut mampu memperkuat sistem pengamanan barang milik daerah, baik dari sisi administrasi, hukum maupun pengawasan.
Dengan pengelolaan yang tertib dan transparan, kekayaan pemerintah provinsi diharapkan dapat terlindungi serta terhindar dari berbagai persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan daerah dan masyarakat.