TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemerintah provinsi lebih serius mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif. Sejumlah aset yang belum dimanfaatkan atau berstatus idle dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Dorongan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirampungkan DPRD Kaltara.
Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I disampaikan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah, dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Ladullah menjelaskan, pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan aturan pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan regulasi dari kementerian terkait.
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian administrasi, tetapi juga menjadi upaya memperbaiki tata kelola aset pemerintah agar lebih transparan, fleksibel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Ia menegaskan, aset milik pemerintah harus dikelola secara optimal sehingga tidak sekadar menjadi inventaris yang tercatat dalam administrasi, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Aset pemerintah tidak boleh hanya tercatat dalam administrasi, tetapi harus dapat dioptimalkan sesuai ketentuan agar memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah,” jelas Ladullah dalam laporan Pansus I.
Proses pembahasan Ranperda tersebut berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Selama tahapan pembahasan, Pansus I juga melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan substansi regulasi tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Seluruh materi muatan dan sejumlah saran perbaikan telah diakomodasi hingga rancangan regulasi tersebut dinyatakan siap untuk disahkan.
Persetujuan juga datang dari enam unsur fraksi DPRD Kaltara, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta gabungan PKB-NasDem-PAN.
Kendati demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Kaltara agar regulasi tersebut tidak berhenti pada aspek administrasi semata. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pendataan dan pemetaan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pemprov Kaltara diminta segera mengidentifikasi aset-aset yang masih menganggur untuk kemudian dikaji potensi pemanfaatannya. Opsi penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan dapat ditempuh sepanjang memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.
“Pemprov harus lebih proaktif mengidentifikasi aset-aset yang belum dimanfaatkan. Jangan sampai aset milik daerah dibiarkan terbengkalai, sementara sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Selain itu, DPRD mengingatkan agar setiap bentuk penyewaan dan kerja sama pemanfaatan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaannya harus memiliki perhitungan yang jelas serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum, sekaligus memastikan pemanfaatan aset tidak merugikan keuangan daerah.
Pansus I juga merekomendasikan Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Dengan adanya aturan turunan tersebut, perangkat daerah diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan milik pemerintah.
DPRD berharap regulasi baru ini menjadi titik awal pembenahan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh. Sebab, aset yang tidak dimanfaatkan bukan hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga berisiko menjadi beban pemeliharaan bagi pemerintah.
Karena itu, keberhasilan penerapan Perda nantinya tidak hanya dilihat dari rampungnya proses legislasi, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu mengubah aset yang selama ini belum produktif menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, tanpa mengesampingkan kepentingan pelayanan publik.