Investasi Perkebunan Tak Boleh Abaikan Hak Warga, DPRD Kaltara Tegaskan Plasma 20 Persen
TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempertegas komitmen agar investasi perkebunan turut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang telah disetujui adalah kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau pola kemitraan minimal 20 persen bagi masyarakat sekitar.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dari regulasi yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor perkebunan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan serta manfaat nyata dari aktivitas investasi.
Menurutnya, keberadaan perusahaan perkebunan harus memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Karena itu, hak-hak masyarakat tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan investasi.
“Perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat menjadi salah satu substansi penting dalam Ranperda ini. Kehadiran investasi perkebunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru mengabaikan hak-hak mereka,” ujar Komaruddin.
Selain mengatur kewajiban fasilitasi kebun plasma minimal 20 persen, Ranperda tersebut juga menekankan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus mengedepankan musyawarah serta memastikan setiap persetujuan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan.
Komaruddin menilai, ketentuan tersebut penting untuk mencegah munculnya konflik antara perusahaan dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan maupun pemanfaatan lahan.
“Perusahaan harus menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat. Setiap proses yang berkaitan dengan hak masyarakat harus mengedepankan musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam regulasi tersebut. Salah satunya melalui ketentuan larangan membuka lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, DPRD mengingatkan agar persetujuan regulasi tidak berhenti pada pengesahan aturan semata. Pemerintah Provinsi Kaltara harus memastikan seluruh ketentuan benar-benar diterapkan oleh perusahaan perkebunan.
Pengawasan terutama diperlukan terhadap pemenuhan kewajiban kebun plasma, pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, hingga kepatuhan perusahaan dalam menjaga lingkungan.
“Regulasi ini harus benar-benar dilaksanakan dan diawasi. Pemerintah daerah harus memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya, termasuk fasilitasi plasma, perlindungan hak masyarakat, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan,” tambah Komaruddin.
Melalui Ranperda ini, DPRD Kaltara berharap pembangunan sektor perkebunan ke depan tidak hanya mengejar peningkatan investasi dan keuntungan perusahaan. Lebih dari itu, pertumbuhan sektor perkebunan harus mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, memberikan kepastian perlindungan hak, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.