TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna yang digelar belum lama ini. Persetujuan ini diharapkan menjadi landasan untuk membenahi tata kelola perkebunan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Namun, DPRD menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap pelaksanaan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara diminta tidak hanya menjadikan regulasi tersebut sebagai payung hukum, tetapi juga memastikan seluruh perusahaan perkebunan mematuhi ketentuan yang telah diatur.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, mengatakan Ranperda tersebut telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, yakni sejak Februari hingga November 2026.
Selama proses itu, Pansus II melakukan berbagai tahapan, mulai dari studi komparasi, harmonisasi bersama Kementerian Hukum, hingga konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait di tingkat pusat.
Menurut Komaruddin, rangkaian pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat serta mampu menjawab berbagai persoalan dalam pengelolaan sektor perkebunan di Kaltara.
“Pembahasan dilakukan secara intensif selama beberapa bulan. Kami ingin memastikan setiap ketentuan yang dimuat benar-benar komprehensif, memiliki dasar hukum yang kuat, dan bisa diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan perkebunan tidak boleh hanya mengejar peningkatan investasi dan produksi. Aspek perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, serta keberlangsungan usaha juga harus menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor tersebut.
Karena itu, sejumlah poin strategis dimasukkan dalam Ranperda, di antaranya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat, kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan minimal 20 persen, serta larangan membuka lahan dengan cara membakar.
“Perusahaan harus menghormati hak masyarakat hukum adat, termasuk melalui proses musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Kewajiban kemitraan plasma minimal 20 persen dan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian dalam regulasi ini,” jelasnya.
Meski demikian, Komaruddin mengingatkan bahwa aturan tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak dibarengi pengawasan yang tegas dan berkelanjutan.
Pemprov Kaltara diminta memastikan seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajibannya. Mulai dari kepatuhan terhadap aturan lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga pemenuhan kewajiban kemitraan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Jangan sampai Ranperda ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Setelah disetujui, pemerintah harus memastikan pelaksanaannya di lapangan. Perusahaan yang beroperasi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain pengawasan perusahaan, DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pengembangan hilirisasi industri perkebunan.
Selama ini, komoditas perkebunan dinilai tidak cukup hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Daerah perlu memperkuat industri pengolahan agar hasil perkebunan memiliki nilai tambah dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, persoalan stabilitas harga komoditas juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah diharapkan menghadirkan langkah konkret untuk melindungi kepentingan pekebun, sehingga pertumbuhan sektor perkebunan turut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin sektor perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Hilirisasi harus diperkuat dan stabilitas harga komoditas juga perlu diperhatikan. Jangan sampai daerah hanya menghasilkan bahan mentah, sementara masyarakat, khususnya para pekebun, belum merasakan nilai tambah secara optimal,” tambahnya.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, dukungan legislatif itu sekaligus menjadi penegasan agar pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian regulasi.
DPRD berharap aturan ini menjadi instrumen untuk menciptakan pembangunan perkebunan yang lebih berimbang. Tidak hanya memberikan ruang bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun di Kaltara.