NUNUKAN – Perubahan status desil kesejahteraan sosial yang berpotensi memengaruhi penerimaan bantuan pemerintah dan beasiswa pendidikan menjadi perhatian dalam agenda reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, di Gang Agape, Kabupaten Nunukan.
Sejumlah warga mengaku khawatir perubahan data tersebut membuat mereka kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial maupun akses beasiswa untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Arming saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027. Melalui program Legislator Menyapa, pertemuan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan persoalan sekaligus meminta solusi atas kendala yang mereka hadapi.
Menanggapi keresahan tersebut, Arming meminta masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya. Menurutnya, tersedia mekanisme sanggahan yang dapat ditempuh melalui pemerintah kelurahan maupun desa.
Ia menegaskan, perubahan status dalam pendataan kesejahteraan sosial perlu ditindaklanjuti agar masyarakat yang memang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan mendapatkan haknya.
“Kalau masyarakat merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, silakan mengajukan sanggahan melalui kantor lurah atau desa. Jangan dibiarkan begitu saja. Jika masih mengalami kesulitan, silakan sampaikan kepada saya agar bisa kita bantu mencari jalan keluarnya,” ujar Arming.
Dia berharap persoalan administrasi pendataan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap program pemerintah, terutama bantuan pendidikan yang berkaitan dengan masa depan anak-anak.
Tak hanya menyoroti persoalan kesejahteraan dan pendidikan, dalam kesempatan tersebut Arming juga memperkenalkan rencana program sosial berupa penyediaan petugas Fardhu Kifayah di setiap rukun tetangga (RT).
Program ini diarahkan untuk memastikan setiap lingkungan memiliki warga yang secara khusus bertugas membantu proses pengurusan jenazah ketika terjadi musibah kematian.
Menurut Arming, keberadaan petugas Fardhu Kifayah sangat dibutuhkan karena keluarga yang sedang berduka kerap menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan pemulasaraan jenazah.
“Harapannya, setiap RT memiliki pelaksana Fardhu Kifayah. Jadi, ketika ada warga yang meninggal dunia, sudah ada orang yang siap membantu mengurus jenazah sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak terbebani sendirian,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Arming juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki keterampilan dalam pengurusan jenazah.
Ia mempersilakan warga yang berminat mengikuti pelatihan Fardhu Kifayah untuk berkomunikasi langsung dengannya agar kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Jika ada warga yang membutuhkan pelatihan Fardhu Kifayah, silakan menghubungi saya. Kita akan upayakan fasilitasi agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan membantu sesama,” tambahnya.
Arming menilai, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, melainkan kesempatan untuk mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi di lingkungan warga.
Karena itu, berbagai masukan yang diterimanya akan menjadi bahan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui tugas dan fungsi DPRD.
Ia memastikan komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka, terutama terhadap persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.
“Bagi saya, mengabdi kepada masyarakat bukan hanya hadir ketika reses, tetapi bagaimana setiap aspirasi yang disampaikan bisa diperjuangkan. Tulus Mengabdi Untuk Rakyat adalah komitmen yang harus terus dijaga,” pungkasnya. (**)