Jakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Utara memanfaatkan momentum Hari Aspirasi PKS yang digelar Fraksi PKS DPR RI untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis masyarakat Kalimantan Utara kepada pemerintah pusat. Dalam forum yang berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026, sejumlah isu penting mulai dari pemberdayaan nelayan, hilirisasi rumput laut, hingga konektivitas digital wilayah kepulauan disampaikan.
Rombongan DPRD Kaltara dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, S.T bersama anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir, S.Pi., M.M, H. Ladullah, S.H.I, H. Moh. Nafis, S.T., M.H, dan Komarudin, S.Kom., M.H. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Alifudin, SE, dapil Kalbar Kapoksi VII Fraksi PKS DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir, S.Pi., M.M, komisi II dari fraksi PKS menyampaikan dua aspirasi utama yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat Kalimantan Utara, yakni perluasan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut.
Menurut Muhammad Nasir, sebagai provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang luas, Kalimantan Utara membutuhkan keberlanjutan program-program yang secara langsung menyentuh kehidupan nelayan.
“Program Kampung Nelayan telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Karena itu kami meminta agar program ini tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas cakupannya di Kalimantan Utara sehingga lebih banyak nelayan yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Muhammad Nasir juga menyoroti besarnya potensi rumput laut yang dimiliki Kalimantan Utara. Selama ini, hasil produksi masyarakat masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah karena belum adanya industri pengolahan di daerah.
“Kaltara memiliki potensi besar sebagai sentra rumput laut nasional. Namun nilai tambah ekonominya belum maksimal karena belum tersedia pabrik pengolahan. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendorong investasi industri rumput laut sehingga manfaat ekonomi yang lebih besar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah,” katanya.
Aspirasi terkait penguatan sektor nelayan juga didukung oleh H. Moh. Nafis dan H. Ladullah, yang menilai masyarakat pesisir harus terus mendapatkan perhatian pemerintah mengingat kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, S.T bersama Komarudin, S.Kom., M.H dan H. Saleh menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan konektivitas digital dan transformasi digital di wilayah kepulauan serta desa-desa terpencil. Mereka menilai masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi sehingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
Selain persoalan pembangunan, DPRD Kaltara juga meminta adanya penjelasan dan sosialisasi yang lebih komprehensif terkait berbagai isu nasional yang berkembang di masyarakat, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Menurut mereka, kejelasan informasi sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak terjebak pada informasi yang simpang siur.
Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain menegaskan bahwa kehadiran DPRD Kaltara dalam Hari Aspirasi PKS merupakan bentuk kesungguhan wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat pusat.
“Kalimantan Utara adalah daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan tersendiri. Karena itu kami memanfaatkan forum Hari Aspirasi PKS ini untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan masyarakat kepada Fraksi PKS DPR RI agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan program pemerintah pusat,” ujarnya.