Tanjung Selor — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang digelar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa Pemprov Kaltara berhasil meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak provinsi ini berdiri.
“Saya, Muhammad Nasir, atas nama pribadi maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Fraksi PKS, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Kaltara yang kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini adalah pencapaian luar biasa dan menjadi bukti nyata atas komitmen tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan profesional,” ujar Nasir.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya kemenangan pemerintah, tetapi juga kemenangan masyarakat Kalimantan Utara. Menurutnya, capaian opini WTP ini harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh elemen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
“Kami di DPRD berharap capaian ini tidak sekadar menjadi rutinitas simbolik tahunan, tetapi benar-benar menjadi cerminan dari praktik pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar prestasi ini diiringi dengan perbaikan nyata di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Nasir.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepercayaan publik. “Ke depan, kami berharap Pemprov Kaltara terus menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD siap mengawal dan memberikan fungsi pengawasan secara konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” tutupnya.
