Tak Cukup Pergub, PKS Dorong Perda Ketahanan Keluarga di Kaltara

Syamsuddin Arfah Siapkan Perda Ketahanan Keluarga, Gandeng UBT Susun Kajian Akademis

TARAKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu upaya memperkuat peran keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah, mengatakan gagasan pembentukan regulasi tersebut menjadi salah satu perhatian partainya. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Rumah Makan Man Enek, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026), yang dihadiri ratusan warga.

Menurut Syamsuddin, keluarga memiliki posisi penting dalam membangun karakter anak sekaligus menjadi benteng pertama dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial. Karena itu, diperlukan payung hukum yang dapat memperkuat fungsi dan ketahanan keluarga.

Dia menilai pengaturan mengenai ketahanan keluarga tidak cukup hanya melalui Peraturan Gubernur (Pergub), melainkan perlu diperjuangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“PKS memerintahkan kita buat perda dalam bentuk perda ketahanan keluarga, isinya LGBT,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Fraksi PKS telah melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk menyusun kajian akademis. Kajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam merumuskan substansi dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah.

Syamsuddin menjelaskan, penyusunan kajian akademis diperlukan agar rancangan regulasi memiliki landasan yang jelas sebelum memasuki tahapan pembahasan di DPRD.

“Kita sudah melakukan sebuah kajian, yang kajiannya itu adalah dalam bentuk Perda Lembaga Keluarga bersama dengan UBT, kajian akademisnya,” jelasnya.

Melalui proses tersebut, PKS berharap usulan Raperda Ketahanan Keluarga dapat segera diajukan dan masuk dalam agenda pembahasan legislasi DPRD Kaltara.

Regulasi ini diharapkan nantinya menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat institusi keluarga serta meningkatkan perlindungan terhadap anggota keluarga di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Spread the love

Tinggalkan Balasan