Bantuan Usaha Jadi Aspirasi Majelis Taklim, Nasir Dorong Sosialisasi Program Pemerintah

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin untuk mendengarkan keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas aspirasi yang selama ini diperjuangkan.

Hal tersebut disampaikan Nasir saat melaksanakan reses titik ketiga di kediamannya, Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).

Berbeda dari pertemuan sebelumnya, reses kali ini menghadirkan komunitas majelis taklim yang terdiri atas kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan diwarnai dialog terbuka mengenai berbagai persoalan masyarakat.

Tidak Hanya Menyampaikan Keberhasilan, Aspirasi yang Belum Terwujud Juga Dibahas

Dalam pertemuan tersebut, Nasir memaparkan berbagai capaian perjuangan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan selama menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Menariknya, Nasir tidak hanya menyampaikan capaian yang telah berhasil diperjuangkan, tetapi juga menjelaskan bahwa masih terdapat berbagai kebutuhan masyarakat yang belum dapat direalisasikan.

Menurutnya, keterbukaan terhadap masyarakat sangat penting agar hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya dibangun atas dasar kejujuran dan kepercayaan.

“Reses bukan hanya kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagi kami untuk menjelaskan apa yang sudah berhasil diperjuangkan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang belum bisa diwujudkan,” ungkap Nasir.

Ia mengakui bahwa memperjuangkan kebutuhan masyarakat bukan perkara sederhana. Setiap usulan harus melalui mekanisme perencanaan, pembahasan anggaran, dan penyesuaian dengan ketentuan serta kewenangan pemerintahan.

Apalagi, kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini sangat terbatas.

“Harapan masyarakat tentu sangat besar. Tetapi kita juga harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.

*Warga Antusias Bertanya tentang Akses Bantuan Pemerintah*

Setelah mendengarkan pemaparan Nasir, para peserta diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dari dialog tersebut, salah satu kebutuhan yang paling banyak disuarakan adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.

Sejumlah peserta, khususnya dari kalangan ibu-ibu yang memiliki usaha kecil, mengungkapkan keinginan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.

Selain bantuan UMKM, warga juga menyampaikan permohonan bantuan peternakan serta dukungan bagi kegiatan dan anggota majelis taklim.

Bahkan, muncul pertanyaan langsung dari peserta mengenai tata cara membentuk kelompok usaha agar dapat mengakses program bantuan yang mensyaratkan pengajuan melalui kelompok.

Nasir menilai pertanyaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah mengenai prosedur serta persyaratan program bantuan.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita. Ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki semangat berusaha, tetapi belum memahami bagaimana mengakses program bantuan pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui peningkatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih aktif oleh perangkat daerah terkait.

*Nasir : Perjuangan Aspirasi Tidak Boleh Berhenti pada Pencatatan*

Nasir menegaskan bahwa aspirasi yang dihimpun melalui reses harus ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

Usulan masyarakat perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi, kewenangan pemerintahan, dan peluang penganggarannya.

Untuk aspirasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Nasir akan berupaya memperjuangkannya melalui mekanisme yang tersedia di DPRD bersama pemerintah daerah.

Sementara kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.

Menurutnya, masyarakat tidak terlalu mempersoalkan dari tingkatan pemerintahan mana sebuah program berasal. Hal yang paling mereka harapkan adalah adanya perhatian dan penyelesaian terhadap kebutuhan yang mereka hadapi.

“Wakil rakyat harus mampu menjembatani harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai aspirasi hanya dicatat, kemudian tidak ada upaya tindak lanjut,” tegasnya.

*Kedekatan dengan Masyarakat Harus Terus Dijaga*

Nasir juga menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia berharap hubungan tersebut tidak hanya terbangun pada momentum pemilihan umum maupun pelaksanaan reses, tetapi terus terjalin dalam berbagai kesempatan.

Bagi Nasir, komunitas majelis taklim menjadi salah satu ruang silaturahmi yang penting untuk mendengarkan kondisi masyarakat secara langsung.

Melalui pertemuan seperti ini, berbagai persoalan yang mungkin tidak selalu muncul dalam forum resmi dapat disampaikan secara terbuka.

“Saya tidak ingin masyarakat hanya mendengar janji. Saya ingin mereka mengetahui apa yang sudah kita perjuangkan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Selama amanah ini masih diberikan, insyaallah kita akan terus berusaha memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Reses di Jalan Antasari tersebut merupakan titik ketiga dari lima pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan.

Melalui rangkaian reses tersebut, Nasir berharap semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat dihimpun dan diperjuangkan secara bertahap, realistis, dan tepat sasaran.

“Tidak semua aspirasi bisa langsung terwujud. Tetapi yang tidak boleh berhenti adalah ikhtiar, kepedulian, dan kesungguhan kita dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Spread the love

Tinggalkan Balasan