TARAKAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempertegas fungsinya dalam mengawal kebijakan daerah.
Hal ini dibuktikan dengan turunnya Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 ke Kota Tarakan untuk melakukan monitoring lapangan, Senin (13/4/26).
Langkah konkret ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi juga memberikan asas manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah lokasi strategis menjadi fokus peninjauan. Tim Pansus menyambangi RSUD dr. H. Jusuf SK untuk mengecek kualitas pelayanan kesehatan, serta memantau progres pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan.
Selain itu, sektor konektivitas dan pendidikan juga tak luput dari pengawasan, yakni di Pelabuhan Tengkayu I, serta sarana pendidikan di SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menegaskan pengecekan fisik di lapangan adalah kewajiban legislatif untuk memvalidasi laporan pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Jufri Budiman menjelaskan pengawasan langsung sangat krusial untuk melihat sinkronisasi antara perencanaan dan realita.
“Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun kualitas pelayanan yang diberikan,” jelas Jufri.
Di sisi lain, Dr. Syamsuddin Arfah menekankan pentingnya menjaga marwah APBD melalui transparansi. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang optimal bagi daerah.
Sebagai penutup, Adi Nata Kusuma menambahkan hasil dari monitoring ini akan dikumpulkan sebagai bahan evaluasi besar bagi pemerintah provinsi.
“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, dapat terus meningkat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.