BERAU, Headlineterkini.id – Rencana penghapusan ribuan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Berau menuai perhatian DPRD. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa langkah pengurangan peserta tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan konsekuensi di lapangan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Ini bukan sekadar program bantuan, tapi kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses berobat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, rencana pencoretan sekitar 4.000 peserta berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak disertai solusi yang jelas. Terlebih, capaian kepesertaan BPJS di Berau selama ini sudah cukup tinggi dan perlu dipertahankan.
“Cakupan kita sudah baik. Kalau ada pengurangan, dampaknya pasti terasa, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada layanan ini,” jelasnya.
Rifai menilai, kebijakan tersebut harus diiringi dengan langkah antisipatif agar masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan skema alternatif sebagai bentuk perlindungan lanjutan.
“Harus ada solusi. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat,” tegasnya.
DPRD Berau, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut untuk memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami akan kawal. Ini menyangkut hak dasar, jadi tidak boleh diabaikan,” katanya.
Melalui sikap tersebut, DPRD Berau menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.(Adv)