BERAU, Headlineterkini.id – DPRD Kabupaten Berau menuntut peningkatan transparansi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal, khususnya terkait pelaporan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, menilai laporan yang selama ini disampaikan masih bersifat umum dan belum mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, fungsi pengawasan legislatif dinilai belum berjalan optimal.
Menurutnya, DPRD membutuhkan data yang lebih rinci dan terukur agar dapat mengevaluasi sejauh mana kontribusi perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Laporan tidak boleh lagi global. Harus detail, baik dari sisi penyaluran CSR maupun komposisi tenaga kerja, supaya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” tegasnya.
Gideon menekankan pentingnya pemetaan wilayah penerima manfaat CSR secara jelas, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar area operasional perusahaan. Ia menilai, tanpa data yang terstruktur, potensi ketimpangan distribusi bantuan akan sulit dihindari.
“Wilayah terdampak langsung seperti Ring 1 dan Ring 2 harus menjadi prioritas, dan itu harus terlihat jelas dalam laporan perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data tenaga kerja lokal. Dengan data yang valid dan terperinci, DPRD dapat memastikan komitmen perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia daerah benar-benar terlaksana.
“Kalau datanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, kami bisa mengawal dengan lebih objektif dan menjawab aspirasi masyarakat secara akurat,” jelasnya.
DPRD Berau, lanjut Gideon, akan terus mendorong perusahaan agar tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga menghadirkan laporan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.(Adv)