Data CSR Dinilai ‘Gelap’, DPRD Berau Desak Audit Potensi dan Keterbukaan Perusahaan

BERAU, Headlineterkini.id – Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, khususnya sektor pertambangan, kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Dewan menilai, hingga kini belum ada gambaran utuh terkait besaran dan realisasi dana CSR yang beredar di daerah.

Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera melakukan kajian menyeluruh guna memetakan potensi dan distribusi dana CSR dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau.

“Selama ini datanya belum jelas. Kita perlu tahu berapa sebenarnya potensi CSR yang ada,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ketidakjelasan data sering memicu perbedaan persepsi antara laporan perusahaan dan kondisi di lapangan. Hal ini berdampak pada munculnya keluhan masyarakat yang merasa belum merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Untuk memastikan hasil kajian yang objektif, Waris mengusulkan keterlibatan akademisi dalam proses penghitungan dan analisis. Ia menilai peran perguruan tinggi penting untuk menghasilkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita libatkan tenaga ahli agar kajian ini benar-benar valid dan bisa jadi acuan bersama,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar anggaran kajian tersebut dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga proses pemetaan bisa segera dilakukan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Waris menegaskan bahwa hasil kajian tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi harus menjadi dasar dalam memperkuat regulasi daerah, khususnya revisi Peraturan Daerah (Perda) CSR.

Menurutnya, aturan yang lebih rinci dan tegas sangat dibutuhkan agar pemerintah memiliki dasar hukum kuat dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan dana CSR.

“Dengan regulasi yang jelas, perusahaan juga wajib terbuka dan melaporkan penggunaan dana CSR secara transparan,” tegasnya.

Ia menilai, potensi dana CSR di Berau sangat besar dan seharusnya dapat menjadi salah satu sumber pendukung pembangunan daerah, terutama untuk program-program yang belum terjangkau oleh APBD.

Karena itu, Waris menekankan pentingnya keterbukaan dari seluruh sektor usaha, tidak hanya pertambangan, tetapi juga sektor lain yang turut beroperasi di Berau.

“Semua harus terbuka. Kita ingin dana CSR benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.(Adv)

Spread the love

Tinggalkan Balasan