BERAU, Headlineterkini.id– DPRD Kabupaten Berau menyoroti belum optimalnya pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Permasalahan utama dinilai bukan pada besaran dana, melainkan pada mekanisme penyaluran yang belum terkoordinasi secara baik.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, mengungkapkan bahwa potensi CSR di Berau sangat besar jika dikelola secara terarah. Namun, hingga kini kontribusi tersebut belum memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan daerah.
“Masalahnya bukan tidak ada dana, tapi bagaimana pengelolaannya. Kalau tidak terkoordinasi, dampaknya tidak akan terasa signifikan,” ujarnya dalam rapat.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Kabupaten Malinau yang dinilai berhasil memanfaatkan CSR untuk mendukung kegiatan daerah tanpa bergantung pada APBD. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa peran perusahaan dapat dioptimalkan jika ada sistem yang jelas.
“Kita lihat daerah lain bisa menggelar kegiatan besar tanpa APBD, karena CSR dimaksimalkan. Ini yang seharusnya bisa kita pelajari,” katanya.
Dengan jumlah perusahaan yang mencapai ratusan di Berau, Ratna menilai seharusnya CSR dapat menjadi salah satu sumber pendukung pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Perusahaan di Berau jumlahnya sangat banyak. Kalau dikelola dengan baik, CSR ini bisa menjadi kekuatan besar untuk membantu pembangunan,” tegasnya.
Namun demikian, ia menyoroti bahwa saat ini penyaluran CSR masih berjalan masing-masing tanpa arah yang terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, di mana bantuan bisa menumpuk di satu sektor atau wilayah tertentu.
“Tanpa pengaturan, bantuan bisa tidak merata. Ada yang dapat berulang, sementara daerah lain justru belum tersentuh,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Berau mendorong pemerintah daerah agar segera membentuk sistem atau regulasi yang mengatur penyaluran CSR secara lebih terarah, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Ratna juga menyinggung rendahnya partisipasi sejumlah perusahaan dalam forum pembahasan CSR. Ia menilai kehadiran perusahaan dalam forum tersebut sangat penting untuk menyamakan arah kebijakan dan memastikan kontribusi berjalan optimal.
“Kalau perusahaan tidak hadir, bagaimana kita bisa menyusun program bersama? Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia pun meminta pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, agar ke depan perusahaan dapat lebih aktif terlibat dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Keterlibatan mereka sangat penting. CSR bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat Berau,” pungkasnya.(Adv)