Ribuan Anak Tak Sekolah, DPRD Berau Wanti-Wanti “Lingkaran Kemiskinan” Makin Menguat

BERAU, HEADLINE – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau kini dipandang bukan sekadar isu pendidikan, melainkan ancaman serius terhadap upaya menekan angka kemiskinan di daerah.

‎Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa tingginya jumlah ATS berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya jika tidak ditangani secara konkret.

‎“Ketika anak-anak tidak mengakses pendidikan, mereka kehilangan peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Di situlah kemiskinan akan terus berulang,” ujarnya.

‎Ia menyoroti angka kemiskinan Berau yang berada di kisaran 5,08 persen. Meski tergolong lebih rendah dibanding beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, Elita menilai angka tersebut tetap menyimpan potensi masalah jika tidak dibarengi dengan perbaikan sektor pendidikan.

‎Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada data, tetapi pada bagaimana memastikan ribuan anak yang tercatat sebagai ATS benar-benar kembali ke bangku sekolah.

‎Elita mengakui, proses pendataan kerap terkendala mobilitas penduduk yang tinggi, terutama di wilayah tertentu. Namun ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan lambannya penanganan di lapangan.

‎“Jangan berhenti di angka dan data. Yang paling penting adalah memastikan anak-anak ini tidak hilang dari sistem pendidikan,” tegasnya.

‎Ia mendorong agar penanganan ATS dilakukan secara lebih agresif dan terintegrasi, dengan melibatkan lintas sektor. Mulai dari Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, hingga aparat kampung dinilai harus bergerak bersama untuk menelusuri dan mengembalikan anak-anak ke akses pendidikan.

‎Menurut Elita, pendekatan langsung ke masyarakat menjadi kunci, karena banyak kasus ATS yang tidak terjangkau hanya melalui pendataan administratif.

‎DPRD Berau, lanjutnya, akan terus mengawal program pendidikan agar tidak hanya berjalan secara formal, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan di lapangan.

‎“Kalau ingin menekan kemiskinan, maka pendidikan harus diselamatkan lebih dulu. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Adv)

Spread the love

Tinggalkan Balasan