headlineterkini.id, BULUNGAN– Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara, Hendri Tuwi, menilai perubahan signifikan pada sisi penerimaan pembiayaan dalam Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, menunjukkan persoalan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Rancangan APBD-P 2025, Hendri mencatat penerimaan pembiayaan semula dianggarkan Rp269,7 miliar.
Setelah penyesuaian berdasarkan realisasi SILPA hasil audit BPK 2024, jumlahnya turun drastis menjadi Rp17,5 miliar, artinya terdapat pengurangan sebesar Rp252,1 miliar.
“Perubahan angka yang begitu signifikan ini bukan hal yang terjadi sekali saja, melainkan berulang dari tahun ke tahun,” katanya.
Ia menilai ketidakakuratan memperkirakan SILPA menimbulkan deviasi besar antara rencana dengan realisasi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan pembiayaan program prioritas daerah sekaligus menurunkan kredibilitas pengelolaan APBD.
Hendri menegaskan, jika persoalan SILPA yang besar dan berulang tidak segera dibenahi, pihaknya akan mendorong DPRD mengeluarkan rekomendasi penguatan pengawasan, termasuk evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah terkait.
“Langkah ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan tidak lagi sekadar normatif, tapi berbasis kinerja, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kaltara,” bebernya
Di sisi lain, Demokrat juga mencatat adanya alokasi penyertaan modal sebesar Rp20 miliar pada sisi pengeluaran pembiayaan. Fraksi menekankan agar setiap penyertaan modal didasarkan pada kajian kelayakan usaha yang komprehensif, serta memberi manfaat nyata berupa peningkatan pendapatan asli daerah dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang menjelaskan, pihaknya mencermati kekhawatiran Fraksi Partai Demokrat terkait perubahan yang sangat signifikan pada penerimaan pembiayaan, yang turun drastis setelah penyesuaian silpa hasil audit BPK.
Pemprov juga mencatat penilaian fraksi bahwa hal tersebut sebagai indikasi adanya masalah struktural dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berulang dari tahun ke tahun.
“Kami menerima pandangan fraksi dan akan berupaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan APBD agar berbasis kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Zainal.
Terkait alokasi penyertaan modal sebesar Rp20 miliar, Zainal tegaskan bahwa setiap penyertaan modal akan melalui kajian kelayakan usaha yang menyeluruh, dengan memastikan adanya manfaat nyata berupa peningkatan pad dan dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. (*)
