headlineterkini.idTarakan — Usai rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025 pada Selasa (5/8/2025), seluruh komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara langsung bergerak cepat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, yang membidangi sektor perekonomian, melaksanakan RDP maraton selama dua hari penuh, Jumat–Sabtu (8–9/8/2025) di Kota Tarakan. RDP ini melibatkan tujuh OPD mitra, yakni :
1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Dinas Keuangan dan Aset Daerah
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop-UMKM)
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
7. Biro Perekonomian.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menjelaskan bahwa RDP ini memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“RDP ini penting karena menjadi forum evaluasi terhadap progres serapan anggaran APBD hingga bulan Agustus, sekaligus pembahasan pergeseran anggaran di APBD Perubahan 2025. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegas Nasir.
Selain mengontrol capaian fisik dan keuangan dari program-program yang sudah berjalan, pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran dan mengantisipasi risiko keterlambatan realisasi di akhir tahun.
Menurut Nasir, RDP ini juga menjadi momentum untuk mengkaji ulang program prioritas agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi terkini di Kaltara.
“Komisi II akan mendorong OPD mitra agar lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, baik di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, investasi, maupun pendapatan daerah,” ujarnya.
Dengan selesainya RDP ini, diharapkan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2025 dapat berjalan lebih terarah, dan APBD Perubahan yang disahkan nantinya benar-benar mampu menggerakkan roda perekonomian Kaltara secara optimal.
