BERAU, Headlineterkini.id – Lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Lebaran menjadi ujian bagi kesiapan infrastruktur menuju kawasan pesisir Berau. Di tengah tingginya arus wisata, DPRD menilai akses transportasi dan fasilitas penunjang masih belum optimal.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti pentingnya pembenahan jalur strategis menuju Talisayan hingga Biduk-Biduk. Menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
“Momentum ini harus kita jawab dengan pembenahan infrastruktur. Jangan sampai wisatawan meningkat, tapi aksesnya masih terbatas,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai Simpang Tembudan memiliki peran vital sebagai simpul penghubung menuju kawasan pesisir. Karena itu, pembangunan terminal di titik tersebut dinilai menjadi solusi untuk memperlancar mobilitas, baik bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Kalau ada terminal di Simpang Tembudan, akses ke Talisayan dan Biduk-Biduk akan lebih mudah. Angkutan umum seperti bus hingga Damri bisa masuk dan melayani masyarakat,” jelasnya.
Dengan jarak tempuh yang mencapai sekitar 200 kilometer dari Tanjung Redeb, keberadaan terminal dinilai penting untuk mendukung distribusi transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Selain transportasi, Sutami juga menyoroti kondisi jalan yang masih rentan rusak, khususnya di jalur Talisayan hingga Batu Putih dan Biduk-Biduk. Ia mendorong perubahan metode pembangunan dari aspal ke cor beton agar lebih tahan lama.
“Kalau terus pakai aspal, perbaikan akan berulang. Cor beton memang lebih mahal di awal, tapi jauh lebih awet dan efisien dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia menambahkan, tingginya aktivitas kendaraan masyarakat yang mengangkut hasil pertanian menjadi salah satu faktor tekanan pada jalan. Namun, menurutnya hal tersebut tidak bisa dibatasi karena menyangkut kebutuhan ekonomi warga.
“Ini aktivitas masyarakat, bukan industri besar. Jadi yang harus diperkuat adalah jalannya, bukan membatasi mereka,” katanya.
Sutami juga menekankan perlunya koordinasi lintas pemerintah, mengingat sebagian ruas jalan merupakan kewenangan provinsi. Ia memastikan DPRD terus mendorong agar peningkatan infrastruktur pesisir menjadi prioritas bersama.
“Kalau konektivitasnya baik, dampaknya bukan hanya ke pariwisata, tapi juga ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.(Adv)