headlineterkini.id, BERAU – Wacana pemindahan jalan di wilayah pesisir Kabupaten Berau menimbulkan protes dari masyarakat. Pasalnya, jalur alternatif yang saat ini tengah dibangun oleh pihak perusahaan dinilai membuat jarak tempuh semakin jauh dibandingkan jalan lama yang biasa digunakan warga.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyebut sejumlah warga pesisir mengeluhkan kebijakan tersebut karena dianggap memberatkan, baik dari segi waktu maupun biaya operasional. Dari hasil penelusuran, jarak jalan baru mencapai sekitar 7 kilometer, sementara jalan lama hanya 4 kilometer.
“Selisih 3 kilometer itu jelas berdampak pada bahan bakar dan waktu tempuh mereka,” ujar Subroto, Kamis (24/10/2025).
Menurutnya, banyak warga yang menyampaikan keberatan secara langsung kepada DPRD karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pemindahan jalan tersebut.
“Warga merasa keputusan ini sepihak. Mereka tidak diajak berdiskusi, padahal jalur itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil tangkapan dan barang kebutuhan,” tambahnya.
Subroto menilai, proyek jalan pesisir tersebut seharusnya melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah provinsi dan perusahaan yang memiliki kewenangan langsung dalam pembangunan infrastruktur di kawasan itu.
Ia menegaskan perlunya transparansi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan tanpa tahu alasan dan dasar pemindahan jalan tersebut,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah maupun DPRD tidak dilibatkan dalam proses awal kebijakan itu, sehingga sulit memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Ini bukan kewenangan kabupaten, melainkan ranah provinsi dan perusahaan. Karena itu, kami minta pihak terkait memberikan penjelasan resmi agar tidak ada simpang siur informasi,” tuturnya.
DPRD Berau, kata Subroto, belum menerima keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait di tingkat provinsi mengenai alasan teknis di balik pemindahan jalan yang menuai penolakan warga tersebut.
DPRD Berau pun mendorong agar semua pihak duduk bersama membahas solusi terbaik tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir.
“Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat. Jalan itu vital bagi aktivitas ekonomi warga, jadi kebijakannya harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya,” tutupnya. (ADV/PAM)