headlineterkini.id, NUNUKAN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI Dapil Kalimantan Utara, Hj Rahmawati Zainal Paliwang melaksanakan reses di Kabupaten Nunukan pada Sabtu (14/12/2024) malam.
Rahmawati mengatakan, dalam kunjungan resesnya ini dilakukan di lima titik Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltara untuk menjaring aspirasi masyarakat. Yang mana, untuk di Kabupaten Nunukan dilaksanakan di Kecamatan Nunukan Selatan.
“Tentunya, saya sebagai anggota DPR RI dari partai Gerindra dan berada di komisi 7, langsung turun ke masyarakat untuk mendengar apa aspirasi masyarakat,” kata Rahmawati.
Dalam reses ini, ia juga menyampaikan program-program kerja Presiden RI Indonesia Prabowo Subianto baik terkait program makan gizi gratis dan penghapusan hutang bagi pelaku UMKM yang akan berlaku tahun 2025 mendatang.
Diungkapkannya, di komisi 7 DPR RI yang menjadi lingkup tugas dalam mengawasi bidang Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi.
Rahmawati mengungkapkan, saat ini yang menjadi perhatiannya ialah terkait ekonomi kreatif dan UMKM, sehingga ia mendorong khususnya usahanya rumput laut yang belakangan para pelaku atau petaninya menjerit karena harga yang tidak stabil.
“kita akan cari skema bagaimana bisa menjadi suatu usaha industri yang bisa menjadi ekonomi tambahan keluarga mereka, sehingga bagaimana ada industri pengeringan di Kaltara,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya pabrik pengeringan dan pengolahan di Kaltara, yang rencananya akan berada di lokasi di wilayah kawasan industri milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.
“Harapan kita wacana ini bisa terwujud, karena pabrik pengeringan rumput laut itu harus didukung dengan ketersediaan air bersih, dan kawasan KIPI sangat memungkinkan,” ucapnya.
Sehingga, dengan adanya pabrik pengeringan hasil rumput laut bisa langsung ekspor dengan Kwalitas baik, sesuai standar kekeringan yang ditentukan.
“Tentunya ini bisa memangkas pengeluaran pengiriman yang selama ini dilakukan seperti ke Makassar, dengan ongkos angkut cukup mahal, dan harga jualnya akan lebih mahal. Jadi pabrik tidak lagi menentukan harga semau mereka,” jelasnya. (*)
