Portal Elektronik di PSAD Diprotes, DPRD Minta Evaluasi dan Sosialisasi Ulang

BERAU, Headlineterkini.id – Penerapan sistem portal elektronik di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) mendapat sorotan DPRD Berau setelah memicu keluhan dari masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mendorong transaksi non-tunai ini dinilai belum diiringi kesiapan pengguna di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andreas, menilai penerapan sistem tersebut terlalu terburu-buru tanpa didahului sosialisasi yang memadai. Akibatnya, banyak pedagang maupun pengunjung pasar yang merasa kebingungan saat bertransaksi.

“Secara konsep ini bagus, tapi penerapannya terlalu cepat. Masyarakat belum siap, akhirnya muncul banyak keluhan,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, transformasi digital di sektor pelayanan publik memang perlu didorong, namun harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna utama.

Menurutnya, keberhasilan sistem portal elektronik sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penggunaannya. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi sebelum sistem diberlakukan secara penuh.

“Harus ada sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat dipaksa beradaptasi tanpa diberi pemahaman yang cukup,” tegasnya.

Gideon juga menyarankan agar pemerintah menyediakan panduan penggunaan yang mudah dipahami dan disebarkan melalui berbagai media, sehingga masyarakat dapat mengikuti perubahan dengan lebih mudah.

Ia menyoroti bahwa mayoritas pengunjung pasar merupakan ibu rumah tangga yang membutuhkan pendekatan khusus dalam proses adaptasi terhadap sistem digital.

“Kelompok ini harus diperhatikan. Jangan sampai mereka justru kesulitan karena kurangnya informasi,” tambahnya.

DPRD Berau pun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut, sekaligus melakukan perbaikan secara bertahap agar tujuan modernisasi pasar tetap tercapai tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat.

“Digitalisasi itu penting, tapi kesiapan masyarakat juga harus jadi prioritas. Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.(Adv)

Spread the love

Tinggalkan Balasan