BERAU, Headlineterkini.id – DPRD Berau menilai keberadaan posko keamanan di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas di tengah polemik batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menyebut posko yang didirikan di Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu memiliki peran penting sebagai garda awal dalam mencegah potensi konflik antarwarga.
“Di tengah situasi yang belum memiliki kepastian batas wilayah, keberadaan posko menjadi langkah antisipatif agar kondisi tetap aman dan terkendali,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan pengawasan di kawasan perbatasan harus menjadi prioritas selama proses penyelesaian batas wilayah masih berlangsung. Ia menegaskan, upaya menjaga ketertiban tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama.
“Pengawasan harus terus berjalan. Jangan sampai ada celah yang memicu gesekan di masyarakat,” tegasnya.
Waris menilai, posko keamanan tidak hanya berfungsi sebagai titik pemantauan, tetapi juga menjadi simbol kesiapsiagaan warga dalam menjaga wilayahnya dari potensi gangguan keamanan.
Ia pun mengapresiasi inisiatif masyarakat bersama pemerintah kampung yang telah berperan aktif mendirikan posko tersebut sebagai langkah preventif.
“Ini menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik. Tentu ini patut kita dukung,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah agar memperkuat fungsi posko melalui koordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah kecamatan. Dengan demikian, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.
“Perlu ada dukungan dari semua pihak, baik aparat maupun pemerintah, agar fungsi posko bisa maksimal,” jelasnya.
DPRD Berau berharap, sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan aparat keamanan dapat terus terjaga, sehingga kondisi di perbatasan tetap kondusif hingga adanya kejelasan resmi terkait batas wilayah antara Berau dan Kutai Timur. (Adv)